INTELEKTUALITAS,KATHOLISITAS,FRATERNITAS

Menggapai Impian Melalui Pengalaman

2010-05-16T09:48:00.000-07:00

Oleh Emiliana Lele*

Identitas Film
Judul Film : Slumdog Millionaire
Sutradara : Danny Boyle
Produksi : Warner Bross Picture
Tahun : 2009

Kehidupan merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari waktu. Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan, esok adalah misteri. Waktu yang telah terpakai tidak akan berguna bila ditangisi dan disesali. Hal terbaik adalah belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah senjata terampuh untuk bisa menghadapi misteri yang akan datang. Tidak perlu menjadi orang yang jenius untuk bisa menjawab pertanyaan, tapi bagaimana menjadikan pengalaman kita itu sebagai alat untuk menjawab pertanyaan dimasa depan. Begitulah kira-kira inti cerita film ini.

Jamal Malik (Dev Patel), seorang pemuda berusia 18 tahun yang melewati masa kanak-kanaknya di sebuah kampung kumuh di India bersama ibu dan kakak laki-lakinya yang bernama Salim. Hidupnya berubah total ketika seluruh penduduk di kampungnya dibantai oleh orang-orang karena mereka seorang muslim dan ibunya ikut menjadi korban dalam pembantaian tersebut yang ironisnya tidak seorang pun peduli dengan pembantaian tersebut bahkan polisi pun berpura-pura tidak melihat ketika ada orang yang dibakar di depan mereka. Akhirnya dia harus hidup berdua dengan kakaknya serta dengan gadis cilik bernama Latika yang juga keluarganya dibantai.

Sejak itulah Jamal, Salim, dan Latika mulai hidup di jalanan. Bermacam-macam pekerjaan mereka lakoni mulai dari menjadi pemulung, pengemis, pedagang kaki lima, pencopet, bahkan sebagai guide dalam suatu agen perjalanan. Masa remajnya ia

nikmati dengan bekerja di sebuah perusahan telekomunikasi.
hingga nasib membawanya sehingga dia bisa mendaftarkan diri dalam acara Who Wants To Be A Millionaire. Saat itulah keberuntungan datang padanya karena dari sekian banyak penelpon dialah yang akhirnya terpilih sebagai peserta.

Hari itu adalah hari terbesar dalam hidup Jamal. Semua orang bisa melihat wajahnya yang lugu dan polos ada dalam acara kuis tersebut. Semua pertanyaan yang deberikan padanya bisa dia jawab dengan baik. Karena secara kebetulan semua pertanyaan tersebut berkaitan dengan masa lalunya yang penuh dengan cobaan dan liku-liku. Anil Kapoor yang berperan sebagai presenter dalam acara terebut menaruh curiga pada Jamal karena bisa menjawab semua pertanyaan dan dianggap telah melakukan penipuan dan kecurangan.

Sehingga ketika acara tersebut berakhir, polisi pun menangkap Jamal atas suruhan presenter itu, karena tidak mungkin seorang anak jalanan dengan pendidikan yang rendah bahkan tidak lulus SD mampu menjawab pertanyaan– pertanyaan yang bahkan seorang sarjana pun akan sulit menjawabnya. Akhirnya Jamal pun menceritakan pengalaman-pengalamannya sehingga dia mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

Kisahnya yang ringan dengan akting dan gambar yang mengagumkan adalah daya tarik tersendiri dalam film ini. Ketika melihat kawasan kumuh dengan anak-anak jalanan yang menjadi pengemis, pemulung, maupun pengamen kita seperti disuguhkan pemandangan di negeri kita sendiri. Selain itu, tema yang diangkat dalam film ini adalah hal yang baru sehingga mempunyai kesan yang berbeda dari film-film Bollywood lainnya yang identik dengan nyanyian—nyanyian dan kisah percintaan yang memilukan.

Menonton film ini seperti menjelajah suatu bagian lain dari kehidupan. Bagaimana kehidupan anak-anak jalanan yang tidak dipedulikan oleh pemerintah yang ketika seharusnya sedang enak- enaknya bermain dan bersekolah tetapi sudah harus mencari nafkah sendiri dan merasakan kejamnya hidup. Sehingga yang terjadi adalah banyaknya tindak kejahatan yang justru dilakukan oleh anak-anak.

Film ini memang sangat memikat untuk ditonton, namun sayang sekali banyak konflik menarik yang mestinya bisa digarap lebih detail dan menarik justru hanya ditampilkan sekilas saja. Padahal konflik- konflik tersebut bisa menjadi suatu konflik yang tajam dan dramatis. Selain itu, karena alurnya menggunakan alur campuran sehingga penonton sulit memahaminya kalau hanya baru menonton sekali atau belum membaca ringkasan ceritanya. Anda dapat menonton film ini jika ingin melihat sisi lain dari sebuah kehidupan yang menakjubkan. Film ini teramat sayang jika kita lewatkan begitu saja.

Emiliana Lele
*Ketua Biro Bakat dan Seni PMKRI Cabang Mataram

Essence of Ousia

2010-05-16T09:41:00.000-07:00

Oleh Yustinus Ghanggo Ate

:Untukmu yang terlahir sebagai
nihilitas dalam alam realitas

Keadaanku sebagai yang ada
bukanlah nihilitas, absurditas,
dan irasionalitas
Keadaanku sebagai yang ada adalah realitas yang substansif
Adaku yang meng-ada diterjemahkan oleh pikiran, perkataan, pergerakan, energeia dalam alam kenyataan bukan artificial belaka
Adaku yang ada melintasi batas-batas cakrawala dan menembusi titik krusial bumimu

Adaku adalah esensi realitasku
menjejak bumi menggapai lintang, menyibak gelap dengan suluh pencerahan
Adaku bukan sekadar ada tapi ada yang mengada...
Dan bukan fantasmogaria yang bergumul dengan kekosongan dalam ruang hampa
bukan kabut-kabut pekat dilangitmu...
Adaku sebagai totalitas realitasku yang mengada dan idealis oleh energeia runtun tanpa istirah

Meski badai berkelindan dijalanku menjadi ada yang total
aku tetap ada yang mengada
disini, sekarang dan yang akan datang... Menembus mortalitas
menuju keabadian sebagai yang ada dan mengada—

April 2010

Simponi Dukaku

2010-05-16T09:40:00.000-07:00

Oleh Antonius Damianus Mahemba

Cintaku pada Indonesia, melebihi cintaku pada semua
Cintaku , memaksaku merubah tanah airku
Tapi, aku hanyalah perampok di tanah airku
Tapi, aku hanyalah pemulung di tanah airku
Tapi, aku hanyalah penjilat di tanah airku
Apa gerangan terjadi?

Kekayaan tanah airku hilang, habis, pergi tak berbekas
Perampok,pemulung,penjilat pergi tak berbekas
Duka mengancamku, bahagiapun pergi
Apa gerangan terjadi?

Hilang cintaku pada tanah airku
Aku hanyalah pengemis di tanah airku
Hilang cintaku pada tanah airku
Aku hanyalah boneka imprealisme dan kapitalime
Apa gerangan terjadi?

Kembalikan kekayaan tanah airku
Kembalikan kejayaan masa laluku
Kembalikan kekuasaanku
Kembalikan bahagiaku

Puisi GIE

2010-05-16T09:39:00.000-07:00

Hari ini aku lihat kembali
Wajah-wajah halus yang keras
Yang berbicara tentang kemerdekaaan dan demokrasi Dan bercita-cita menggulingkan tiran, Aku mengenali mereka
yang tanpa tentara, mau berperang melawan Dictator
dan yang tanpa uang
mau memberantas korupsi
Kawan-kawan
Kuberikan padamu cintaku
Dan maukah kau berjabat tangan
Selalu dalam hidup ini?

SOE HOG GIE, Sinar Harapan 18 Agustus 1973

Untitled

2010-05-16T09:37:00.000-07:00

Oleh Marselinus Mahemba*

Malam-malam yang gelisah
Di ujung hari yang sepi semakin mendera , dan waktu bukanlah sang diplomator dan negosiator yang baik, menit dan detik hilang entah kemana
Mungkin saja lagi mabuk-mabukkan atau lagi bercumbu dengan pelacur jalanan
Mengorek sampah-sampah busuk
Tak ada yang menghiraukanku
Tersudut di gang kotor berbau
Hingga teriakanku tak mampu hilangkan celoteh mereka tentang hilangnya kesempatan

Malam-malam yang gelisah
Semakin mengejekku dengan kepanikan memuncak
Mimpi kematian meratap di tepi tidur yang gelisah, mengajakku bercumbu di alam yang kelabu
Kekacauan membantuku keluar dari gigitan ranjang yang sudah menghancurkan sumsum tulangku
Sobatku, aku masih bernyanyi mengenangmu walaupun dengan suara cempreng dari rongga dada, hitam diperkosa asap-asap rokok.

Marselinus Mahemba
*Anggota Badan Pers & TI PMKRI Cabang Mataram 2009-2010

Ayat-ayat Doamu Mama

2010-05-16T09:33:00.000-07:00

Oleh Bernardus Ngongo*

Mama.. Suara doamu bagaikan alunan petikan
Nada sebuah gitar yang dilantunkan oleh seorang penyair…
Mama...suara doamu bagaikan kepakkan seribu sayap, merangkulku membumbung tinggi menggapai bintang..
Mama..suara doamu membuat jiwaku sejuk bagaikan bumi dirangkul salju..
Mama..suara doamu bagikan sergapan cinta yang tak bisa ditolak oleh seorang insan untuk berkelana
Mama.. Ayat-ayat doamu tak terkalahkan oleh dosa maut yang selalu menghimpitku
sehingga dosaku pun tak terukir lagi di meja pengadilan surgawi …
hingga kemenangan kuraih oleh ketulusan doamu mama…
Sungguh tak semenit waktu pun yang trlewatkan untuk memohon berkat bagi anak-anakmu dan ketika Engkau bersujud berucap
tak satu pun nada keengganan terujar disetiap SAPAAN ALLAH untukmu
“ Sungguh sempurna Hatimu”

*Bernardus Ngongo
Anggota Biasa PMKRI Cabang Mataram

LPJ Panitia MPAB-MABIM, Delegasi MPA 2009 dan HUT Cabang ke-42

2010-05-16T09:30:00.000-07:00

Pada tanggal 26/02/10, PMKRI Cabang Mataram mengadakan kegiatan dengan agenda mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban dari anggota PMKRI yang mendapatkan tugas sebagai Panitia Masa Penerimaan Anggota Baru– Masa Bimbingan ( MPAB-MABIM) Simplianus Panit Koto, Ewalde Paula Boko sebagai Ketua Panitia Dies Natalis PMKRi Cabang Mataram ke 41, dan ketua delegasi PMKRI Mataram untuk MPA XXVI dan Konggres XXV Denpasar (17-20/12/09), Antonius D. Mahemba. Kegiatan tersebut berlangsung di pantai Malimbu dibalut dalam suasana kekeluargaan. Dalam laporannya, mereka menyampaikan acara tersebut dapat berjalan lncar, walaupun menghadapi begitu banyak kendala dan persoalan terutama masalah finansial (keuangan).

“Tapi, itu semua akan menguatkan kami, karena selama cita-cita dan tujuan kami benar, kami tidak akan menyerah,” ujar Simplianus Panit Koto, ketua panitia MPAB-MABIM dalam laporan penutupnya.

Kemudian, disampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensuksekan kegiatan tersebut. Mereka menyadari, tanpa dukungan dari semua pihak, mustahil kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Implikasinya adalah, bahwa sifat kerjasama dengan semua pihak menjadi kunci dalam pelaksanaan semua itu.
Beberapa hal juga disampaikan mengenai LPJ yang belum begitu baik, yaitu rincian estimasi biaya yang kurang lengkap, kata-kata yang masih rancu, dan berbagai masukan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan intelektualitas anggota. Kegiatan tersebut ditutup dengan acara makan bersama dan rekreasi di pantai yang terletak di barat kota Mataram ini.

Bedah Buku

2010-05-16T09:29:00.000-07:00

Bertempat di Sekretariat Himpunanan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Mataram, jl. Panji Anom 2, Kekalik Indah, Mataram (selasa, 16/03/2010), PMKRI Cab. Mataram diundang untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan Bedah Buku yang berjudul “ NTB Bersaing : Catatan Setahun Kepemimpinan TGH M. Zainul Madji, M.A. di NTB”. Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa ORMAS, LSM dan BEM-BEM yang ada di NTB. Hal urgen yang dibicarakan adalah melihat dan menyikapi program kerja dan realisasi visi-misi pemerintah dalam hal ini duet kepemimpinan TGH m. Zainul Madji dan Badrul
Beberapa pemateri juga ikut diundang termasuk penulis buku sendiri Zaky Mubarok, SH untuk bisa menjawab persoalan mengenai buku yang baru diterbitkan serta beberapa pejabat lainnya seperti Dr. Kadri, MSi (Pembanding 1, Akademisi), dan Dedi Mujaddid (Pembanding 2, Direktur LANSKIP NTB).

Sistematika kegitan beda buku berjalan dalam suasana kekeluargaan dan tidak sama sekali bermaksud untuk mengevaluasi hasil kerja TGH M. Zainul Madji selama setahun ini tetapi lebih didasari oleh kepekaan dan empati terhadap kinerja pemerintah.
Beberapa pertanyaan juga diajukan kepada penulis melihat apakah bahwa dia menulis secara obyektif atau juga unsur kesengajaan sebagai orang suruhan TGH M. Zainul Madji untuk menciptakan pencitraan diri. Hal lain yang cukup menggembirakan adalah peserta mengapresiasi karya tersebut dan secara tidak langsung memberikan andil pengetahuan dasar yang cukup besar pengaruhnya kepada masyarakat. Harapan peserta bahwa buku tersebut benar-benar murni untuk pengenalan dan bahan kajian dari semua kalangan serta golongan dalam membaca, menelaah, dan melihat hasil kerja pemerintah setahun ini.

Acara Bedah Buku berakhir dengan beberapa saran dan kritik dari pesrta diskusi yaitu semoga edisi kedua bisa lebih bagus lagi dan diharapkan juga kepada penulis agar keberhasilan pemerintah tidak semata-mata ditulis tetapi kegagalan atau rencana kerja yang belum berhasil bisa dimasukkan sehingga terjadi kesinambungan antara yang berhasil dan gagal.

Pendidikan

2010-05-16T09:28:00.000-07:00

Suatu hikayat kuno menceritakan, kala Allah menciptakan dunia, Ia didekati oleh empat malaikat. Yang pertama bertanya,”Bagaimana Engkau mengerjakannya?’ Yang kedua ,”Mengapa Engkau mengerjakannya?” Yang ketiga ,”dapatkah saya membantu?” dan yang keempat ,”Apa gunanya?” “Harganya berapa?”

Yang pertama adalah ilmuan, kedua filsuf, ketiga altruis yang berpikir untuk orang lain, keempat adalah agen pengusaha tanah.

Malaikat kelima melihat dengan rasa heran dan bersorak penuh kekaguman. Yang satu ini adalah mistikus.

(disadur dari Doa Sang Katak 2, Anthoni de Mello, SJ )

Diskusi Kelompok

2010-05-16T09:27:00.000-07:00

Kelompok 3

“Persamaan Hak Antara Kaum Pria dan Wanita”, tema diskusi yang diusung oleh kelompok 3 pada hari (minggu, 03/03/2010) di Margasiswa PMKRI, Jalan Lely, No. 10, Mataram. Diskusi ini merupakan diskusi berkelanjutan dari diskusi kelompok sebelumnya. Diskusi bersifat tanya jawab dan memberi kesempatan kepada peserta diskusi untuk menanggapi dan menyikapi fenomena persamaan gender antara kaum Adam dan kaum Hawa yang kian terabaikan bahkan semakin melebar ke arah perusakan moral. Hal ini dikatakan karena begitu banyaknya kasus pelecehan dan diskriminasi terhadap kaum Hawa. Misalnya saja, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaan kedudukan, human traffiking, kekerasan terhadap ibu dan anak-anak dan berbagai kekerasan serta diskriminasi terhadap kaum perempuan. Bahkan ilmuan dan ahli filsafat seperti Aristoteles mengatakan bahwa wanita itu setengah manusia dan dikategorikan sebagai anak-anak, belum dewasa dan tak pantas menjadi pemimpin dan masih banyak lagi ilmuan yang berusaha lewat teori-teori baru sebisa mungkin mereka menyepelekan perempuan.
Semua peserta diskusi menolak teori itu dan mengklaim hanya berlaku pada zaman dahulu dan untuk saat sekarang tidak berlaku alias basi. Adapun buktinya, sekarang banyak wanita yang bisa menjadi pemimpin dan sebagai motorik dinamisator perkembangan bangsa. Tak jarang pula kita dengar, wanita memimpin sebuah perusahan atau instansi tertentu bahkan menjadi kepala keluarga. Inilah fenomena bahwa sebenarnya wanita tak bisa dipandang sebelah mata oleh kaum Adam. “ Wanita bisa menguasai pria bahkan dunia sekalipun dalam dimensi tertentu”, ujar Melviana Karso, (peserta diskusi). Akhirnya diskusi selesai dengan mengambil kesimpulan bahwa kauk Adam atau siapapun tidak boleh merendahkan (baca:melecehkan) kaum Hawa.

Anggota kel. 3 :
Bonifasius Da Sukur
Orlince Bani
Margareta Tri Vonia
Melviana Karso
Fransiskus X. Gidion
Chito Jemmy

Kelompok 4

Selanjutnya, kelompok 4 mendapat tugas untuk membacakan hasil diskusi dengan mengambil tema “ Efek Kebebasan Menggunakan Kondom Bagi Masyarakat NTB,”. Sebelum memulai diskusi,kelompok 4 mengajukan beberapa pertanyaan reflektif untuk peserta diskusi yang intinya mengajak peserta (kita, red) semua melihat dan menanggapi fenomena free sex serta berusaha menghidarinya. Yang terakhir ini dikhususkan kepada remaja khususnya mahasiswa. Diskusi dikemas dalam bentuk kelompok debat yaitu tim pro dan kontra menyoal tentang diadakannya ATM Kondom di kantor Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Tentu saja perdebatan berlangsung seru karena kedua kubu berusaha semaksimal mungkin mempertahankan argumennya mengenai pembangunan ATM Kondom tersebut. Pun, tak disadari bahwa diskusi sudah berlangsung hampir dua jam. Bahwa dikatakan penyediaan ATM kondom sama sekali tidak bermaksud menciptakan lebih banyak lagu kasus seks bebas tetapi bermaksud mencegah hal tersebut. Adapun penyediaannya dibatasi hanya orang berusia pantas yang boleh masuk ke dalam ruangan tersebut.
“Perlu pengawasan khusus dari semua pihak terutama pemerintah daerah untuk pengadaan ATM kondom ini karena cukup riskan untuk disalahgunakan” ujar Masto(peserta diskusi). Beberapa hal cukup urgen adalah pemerintah seharusnya bersosialisasi terlebih dahulu terkait pengadaan ATM kondom ini sehingga masyarakat dilibatkan secara aktif dan continue karena pada dasarnya pembangunan prasarana itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat.
Akhirnya diskusi diakhiri dengan mengambil kesimpulan bahwa orang yang ingin masuk ke dalam ruangan(ATM Kondom, Red) harus dilengkapi dengan kartu tanda identitas lengkap dan klasifikasi pembagian kondom untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kondom. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan ATM ini benar-benar efektif dan efisien. Perluh diperhatikan lagi, kesadaran dan tanggungjawab setiap personal terhadap pengruh buruk seks bebas, substansinya secara tidak langsung protect terhadap diri sendiri. Dan yang paling utama adalah meningkatkan nilai-nilai adat dan moral yang kian terkikis dengan hegemoni globalisasi.

Anggota kel. 4:
Wiilibianus Doniman
Maria Marika Balela
Adityia Kurnia Jerry
Emiliana Lele
Sul Mario Da Gomes
Stevanus

Korupsi dan Peran Penyikapan Mahasiswa

2010-05-16T09:25:00.000-07:00

Oleh Kanisius Umbu*

Negeri Korupsi adalah tempat orang muda malas dan orang tua gatal, kedua jenis kelamin dari segala umur penuh budaya jorok (hingga) aturan yang baik menjadi tidak berguna sebab diselewengkan.
Machiavelli (Dalam Hikayat Florentin)

Korupsi adalah perilaku yang sungguh tidak memaknai keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati secara mendalam sehingga yang terjadi adalah sebaliknya yaitu perusakan tanpa ampun terhadap ketiga nilai utama diatas tersebut. Proses pengeroposan perilaku korup yang selama ini dicanangkan pemerintah melalui lembaga super bodinya masih jauh panggang dari api, dimana masih ada pengklasifikasian dan tebang pilih pada dua kasta pelaku yaitu koruptor “kelas teri” dan “kelas kakap.” Cendrung melahap teri untuk menutupi kelemahan melahap kakap. Ini salah satu kasus mengapa perang terhadap korupsi selalu berada pada titik naik dan turun atau gencatan senjata dan menarik pelatuk. Pertanyaan yang menyeruak adalah dimana political will pemerintah yang tegas? Dimana kesadaran politik rakyat? Dan dimana fungsi control mahasiswa sebagai agent perubahan (agent of change) bukan penerus kerusakan?

Mahasiswa dalam menghidupi tanggung jawab sosial mesti mengambil peran substansial dalam menyikapi persoalan kebangsaan ini jika tidak menginginkan bangsa ini menuju titik degradasi, yaitu bangsa yang gagal. Genderang perang terhadap manajemen korupsi yang melembaga harus dibunyikan oleh mahasiswa mulai dari sekarang. Itu demi memperjuangkan hak rakyat miskin dengan berasaskan pada pancasila dan tiga janji mahasiswa yaitu mahasiswa yang gandrung akan kejujuran.

Peran Mahasiswa

Beberapa tahun terakhir, peran mahasiswa dalam memperjuangkan perubahan kesejahteraan mulai terkikis. Tak dipungkiri bahwa semua ini terjadi karena serangan hegemoni modernistik dan hedonisme. Semangat melawan penjajahan yang sering diusung oleh mahasiswa tidak lagi menjadi basis perjuangan. Dengan dalih sibuk dengan kuliah, waktu yang kurang tepat, serta berbagai seribu dalih lainnya melatar belakangi sifat keengganan mahasiswa dalam mengawal kerja pemerintah. Tentu kita bisa memaklumi itu semua tapi apa gunanya kalau hanya duduk di bangku kuliah sambil menungu dosen, tidur di kos, dan berbagai pekerjaan lain yang dirasa kurang penting. Mahasiswa, sebagai garda terdepan dalam perjuangan pembebasan dari penjajahan(korupsi, neoliberalisme) harus memposisikan dirinya untuk rakyat tertindas. Dalam hal ini, sikap kritis dan dan tanggap akan kecemasan masyarakat harus diperjuangkan. Tentu saja ini tidak serta merta terjadi perubahan tetapi perubahan hanya akan terjadi ketika kita bersuara. Suara dan kata-kata adalah senjata untuk melawan segala bentuk penjajahan yang menggerogoti bangsa ini. Mahasiswa diharapkan menjadi laskar pemberani dalam era krisis kepemimpinan bijaksana nan peduli kepada kaum papa. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa bisa bersatu dalam penjatuhan rezim orde baru. Tak ada pandangan dan rekam jejak yang berani meng-klaim bahwa peristiwa itu adalah buah pergerakan hanya oleh sebuah kelompok mahasiswa saja. Semua sepakat seluruh kelompok gerakan mahasiswa punya andil yang sama menjatuhkan rezim orde baru. Ketiadaan bendera yang menonjol membedakan gerakan mahasiswa 1998, dengan gerakan mahasiswa sebelumnya. Jika pada Mei 1998 ada garis-garis yang meng-kulminasi lalu berbuah kejatuhan Soeharto, maka setelahnya garis-garis itu kembali memencar.

Saat ini gerakan mahasiswa mengalami gejala dimana beberapa kelompok melihat mutlaknya kebutuhan untuk bergabung dengan sektor-sektor lain dalam masyarakat, terutama buruh dan tani. Kelompok mahasiswa lain melihat bahwa sudah saatnyalah sekarang gerakan mahasiswa ‘back to campus’. Berjuang mendemokratiskan kehidupan akademis di kampus. Gejala lain lagi terdapatnya sejumlah kelompok mahasiswa yang terus turun ke jalan, mengalami radikalisasi luar biasa dalam metode dan strategi. Mereka ini, melihat bahwa mahasiswa harus terus konsisten menyuarakan kelanjutan berbagai tuntutan politik nasional. Sebagai bagian dari kelompok yang terdidik, mahasiswa kerap diidentikan dengan kaum intelektual. Kaum intelektual adalah mereka yang selalu tertarik dengan pemikiran yang paling baru.Memiliki "pekerjaan" untuk terus menerus melakukan refleksi, analisa kritis dan berhaluan maju ke muka. Kaum intelektual cenderung gelisah sehingga kerapkali mencari kemungkinan-kemungkinan bagi rakyat dimana mereka berada. Meminjam pandangan, Franz Magnis Suseno: kaum intelektual berlaku sebagai garam intelektual masyarakat, yang kerap mencegah kehidupan intelektual warga menjadi tawar dan basi. Edward Said, seorang intelektual besar asal Palestina, bahkan secara tegas merumuskan panggilan kaum intelektual sebagai "pencipta" sebuah bahasa yang mengatakan yang benar, kepada yang berkuasa.
Dengan pelabelan seperti ini maka bagi penulis dapat dikatakan, pertama, pretensi utama gerakan mahasiswa ada pada nilai dan gagasan, bukan benda atau kekuasaan. Nilai dan gagasan itu terpancar dalam suara hati, kesadaran diri, imajinasi dan kehendak bebas-nya. Mereka berpijak pada nilai keadilan, kebebasan, kesaudaraan dan kemanusiaan. Gagasan-nya selalu berpihak pada kaum tertindas. Pilihan metode gerakan tak mesti tunggal yang dikembalikan kepada masing-masing pelaku dan organisasi mahasiswa. Tak ada metode yang lebih unggul dibanding lainnya, sebab efektifias metodologi tergantung ruang-waktu dimana sasaran utama mau dimainkan.

Kedua, gerakan mahasiswa selalu memiliki pamrih dari perjuangannya. Namun, yang membedakan ia dari gerakan politik ke-partaian adalah pada pamrih tersebut. Gerakan mahasiswa merupakan gerakan politik nilai. Ia punya pamrih menjatuhkan rezim, bahkan menjungkirbalikan-nya, ketika rezim tersebut dipandang telah mengangkangi kedaulatan rakyat. Gerakan mahasiswa adalah oposan paling sejati dari sebuah rezim apapun yang tengah berkuasa. Muara akhir dari gerakan mahasiswa ada pada pencapaian kedaulatan rakyat sesungguhnya. Merekalah para pelaku yang selalu berupaya membongkar kesadaran rakyat tentang struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menindas dan eksploitatif. Bersama rakyat menjungkirbalikan-nya lalu, membangun kontrol sosial bagi pembangunan dan penataan struktur-struktur tersebut. Untuk itulah, mahasiswa diharapkan menjadi motor penggerak dalam menyikapi dan menangkap fenomena kelicikan elit politik kita yang kian hari terperosok ke dalm jurang kehancuran. Tentu, bukan hal yang mudah memang tetapi cara seperti inilah yang bisa membawa perubahan di bumi pertiwi tercinta. Semoga mahasiswa tetap berjuang demi kemajuan dan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Semoga!
Hidup Mahasiswa!!

Kanisius Umbu
*Anggota Biasa PMKRI Cab.Mataram

Apakah Kaum Muda Berada di Persimpangan Jalan?

2010-05-16T09:18:00.000-07:00

Oleh Petrus Nawan

Kaum muda merupakan agent transformator dalam dinamika kehidupan suatu komunitas maupun suatu bangsa. Ketika suatu komunitas atau suatu bangsa ingin meroformulasi struktur dan sistem yang dianggap tidak koheren dan tidak bisa menjawab persoalan yang ada serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi dan didesak oleh arus globalisasi yang akan menggilas kehidupan masyarakat maka yang menjadi ujung tombak maupun sebagai terminatornya adalah kaum muda.

Apabila kita mem-flashback berbagai kilasan peristiwa besar dunia yang menancapkan era auflarung di suatu bangsa tidak terlepas dari campur tangan para kaum muda, seperti munculnya reformasi industri di Inggris dan Perancis yang membuka babak baru dalam kehidupan dunia, serta lahirnya zaman revormasi di Indonesia yang sebelumnya berada dalam kungkungan dan bayangan- bayangan penindasan penguasa otoriter, dan membuka kebobrokan struktur dan sistem yang ada tidak mementingkan kehidupan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan koloni-koloni penguasa. Akibat dari keangkuhan seta ketamakan para penguasa mereka membuat rakyat menderita dan sengsara dan meninggalkan jejak- jejak yang naif bagi generasi- generasi berikutnya.

Kejayaan para pemuda pada masa lampau hanya menjadi mitos dan bacaan sejarah buat generasi sekarang. Tanpa di pungkiri bahwa kehidupan kaum muda sekarang tercondong ke arus kehidupan yang bersifat instant, hedonis, serta playstation yang tanpa disadari akan menggilas dan mengikis kehidupan kaum muda itu sendiri. Fenomena- fenomena tersebut tidak hanya menimpa kaum muda metropolis tetapi sudah merebak dan terinfeksi kepada seluruh kaum muda se-nusantara. Penggunaan narkoba, tawuran, dan mabuk- mabukkan dan masih ada hal- hal lain sudah menjadi berita mubazir yang mudah sekali ditemukan dan hampir setiap hari menghiasi media baik itu media elektronik maupun cetak. Dunia produk kampus dalam hal ini adalah para mahasiswa yang notabene merupakan kaum intelektual tidak pernah terlepas dari persoalan tersebut, bahkan dalam beberapa masalah akhir-akhir ini yang menjadi provokatornya maupun sebagai pemicu persoalan adalah para mahasiswa.

Trendnya sex in the kost, sempitnya wawasan serta rendahnya budaya baca di kalangan produk kampus merupakan hal- hal lazim kita temukan di mana-mana. Tetapi betapa ironisya produk – produk kampus tidak menyadari hal ini. Padahal ini merupakan ‘virus’ yang beredar dalam diri kaum muda dan siap menghancurkan “sel-sel yang berada dalam jiwa kaum muda”. Apabila hal ini tidak terantisipasi lebih awal maka lambat laun akan menjadi lisis dalam diri kaum muda. Alasan lain yang menyebabkan kedormanan kaum muda dewasa ini antara lain : Pendampingan kaum muda yang tidak relevan, serta tidak memberikan ruang, waktu serta tempat bagi kaum muda untuk berdinamika, Sistem pendidikan yang berlangsung lebih cenderung membatasi kreativitas kaum muda serta masih terdapatnya generasi tua yang hendak mempertahankan status quo posisinya, sehingga menutup kesempatan bagi kaum muda untuk berperanan dan memperkembangkan diri. Untuk merebut kembali puncak kejayaan kaum muda seperti generasi terdahulunya dibutuhkan keterlibatan semua pihak dan membenahi kembali sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti :

1. Pengembangan pola pendidikan dan pembinaan kaum muda yang relevan terutama untuk pengembangan dinamika, potensi diri dan sikap kritis kaum muda.

2. Memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berperan dan memperkembangkan diri di bawah bimbingan orang tua.

3. Memperkuatpengorganisasian kaum muda hingga dapat sepenuhnya mengembangkan potensi diri dan kualitas kepemimpinan serta peningkatan wawasan dan minat baca.

4. Pemberian prioritas dan alokasi perhatian sarana, maupun dana bagi kaum muda untuk berproses dengan baik.

Apabila ke-empat hal ini diperhatikan dan diatasi sedemikian rupa dan melibatkan semua pihak baik untuk menjalankanya dalam hal ini adalah kaum muda itu sendiri maupun sebagai penggontrol dalam hal ini adalah orang tua, maka kaum muda akan kembali ke exisanya dan glora perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran akan bergaung kembali serta dapat mengguncangkan suatu sistem pemerintahan yang kuat.

"Mari sobat- sobat kembalikan kejayaan kita untuk membuat sejarah baru digenerasi kita ini"

Petrus Nawan
*Presidium Pendidikan dan kaderisasi PMKRI Cab. Mataram

Kepemimpinan

2010-05-16T09:13:00.000-07:00

Oleh Jakobus Don Bosco Jamso*

Pemimpin dan kepemimpinan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan kita.Pada saat bangsa Indonesia mengalami krisis multidemensi berkepanjangan dan mengalamiperubahan situasi dan kondisiyang dratis akibat pergeseran kekuasaan, kerinduanan akan datangnya pemimpin dengan kepemimpinanya yang dapat mengubah keadaan menjadi makin mengemuka. Ini sebuah pengharapan yang wajar dan manusiawi bagi semua bangsa dan umat manusia.

Krisis multidemensi yang meliputi krisis ekonomi, politik, budaya, hukum dan keamanan pada hakikatnya bersumber dari krisis moral, terutama pada mereka yang diberi kepercayaan oleh rakyat bangsa dan Negara untuk menjadi pemimpin. Krisis-krisis tersebut ternyata mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpinnya karena keadan tidak bertambah baik bahkan cenderung memburuk.Krisis kepercayaan tersebut terjadi karena bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan pada hampir semua lapisan.

Krisis kepemimpinan yang terjadi ketika kita memasuki era reformasi, yang semula menimbulkan harapan-harapan baru akan datangnya perubahan kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik, telah memporakporandakan harapan-harapan masyarakat tersebut dan memungkinkan dapat menggagalkan bangsa Indonesia dalam melewati masa transisi demokrasi dengan baik. Krisis kepemimpinan merupakan bagian paling rawan dan menentukan apakah bangsa dan negara ini dapat mengatasi

Ini dapat mengatasi krisis multidimensi yang telah berlangsung selama sepuluh tahun lebih dan mugkin akan berkepanjangan.
Pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam kepemimpinan dan pemimpin yaitu antara lain, Pertama,krisis kepemimpinan yang sedang dialami umat manusia, termasuk bangsa Indonesia, karena sirnanya roh kepemimpinan sejati dari sebagaian pemimpin. Yang tersisa hanya posisi formal pemimpin. Pemimpin tanpa roh kepemimpinan hanya tinggal menunggu waktu kejatuhannya, karena posisi pemimpin tanpa roh kepemimpinan seperti halnya tubuh tanpa jiwa dan semangat.

Kedua, sebagaian besar calon pemimpin cenderung hanya melihat kepemimpinan dari segi kedudukan dan kekuasaan yang dapat diraih dan hal-hal yang bersifat kebendaan, tetapi tidak banyak yang melihat dari segi tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Krisis kepemimpinan terjadi karena para pemi9mpin terlalu mengejar kekuasaan dan hal-hal bersifat duniawi, tetapi mereka lupa bahwa menjadi pemimpin merupakan menjalankan amanat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang dipimpinnya.

Ketiga,perkembangan politik dengan praktiknya yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan telah menumbuhkan praktik politik uang (money politics) dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menyalagunakan kekuasaqan pemimpin. Akibat orang cenderung memilih dan menghasilkan pemimpin-pemimpin semu. Pemimpin semu ibarat pencuri dan perampok yang masuk ke kandanhg domba dengan menaiki dinding untuk membinasakan domba-domba sedangkan pemimpin sejati masuk melalui pintu kandang untuk menggembalakan domba-domba menju padang rumput penggembala.

Keempat, reformasi yang dikumandangkan dibumi Indonesia pasca orde baru terancam gagal dan kemungkinan kita tidak dapat melewati transisi demokrasi dengan baik. Salah satu langkah strategis untuk menyelamatkan reformasi dengan reformasi kepemimpinan. Para pemimpin harus kembali kepada jati diri kepemimpinan yang melayani dan kembali kepada roh kepemimpinan sejati yang selama ini sudah diabaikan. Pemilu dengan pemilihan legislatif dan presiden secara langsung sebagai peluang untuk menumbuhkan demokrasi hanya sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Kita juga diingatkan akan pandangan tentang followership yang ternyata memberi kontribusi besar dalam mencapai keberhasilan organisasi selain leadership yang memiliki visi dan misi yang menyelamatkan dan kemampuan melaksanakannya.

Menjadi seorang pemimpin adalah sebuah tanggung jawab yang berat sekaligus tanggung jawab yang mulia, kedua hal ini dapat di jalanni dengan baik bagi seorang pemimpin apabila ia dapat mengutamakan tugas pelayanannya.Sehingga di harapkan bagi generasi muda untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih mengutamakan tugas pelayanan demi terwujudnya rasa kebahagian, kedamaian dan kemakmuran bagi keluarga,masyarakat, banga dan negara.

Jakobus Don Bosco Jamso
*Presidium Pengembangan Intern. Organisasi DPC PMKRI Cab. Mataram

Mutu Pendidikan Bangsa Merata?

2010-05-16T09:07:00.000-07:00

Oleh Antonius Damianus Mahemba*

‘Orang miskin tidak boleh sekolah,’ sebaris kalimat ini pantas untuk mengajak masyarakat mendobrak kekuatan politik para pemimpin yang mendiskriminasi kebutuhan intelektualitas anak-anak bangsa. Kekuatan kualitas pendidikan sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu negara di dunia, pendidikan merupakan hal yang tidak terlepas dan mengikat dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa maupun identitas bangsa.
Pendidikan formal dan non-formal, menjadi tidak relavan implementasinya dengan berbagai kebijakan serta aturan dikeluarkan pemerintah, yang keluar dari prinsip untuk membangun dan mencerdaskan bangsa Indonesia.

Memasuki reformasi, pendidikan masyarakat semakin merosot kritis tanpa pengawalan tegas dari pemerintah terhadap mutu anak-anak bangsa, malah muncul berbagai aturan-aturan pemerintah yang tidak bijaksana serta menyudutkan masyarakat kecil, seperti UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Sisdiknas), UU Sisdiknas mengatur bahwa perguruan tinggi (PT) harus otonom, artinya PT harus mampu mengelola lembaga dan dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.sedangkan, sekolah/ madrasah harus dikelola dengan perinsip manajemen berbasis atau madrasah, yang berarti otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.

Badan hukum pendidikan (BHP), adalah aturan pemerintah yang telah dicabut oleh Mahkama Konstitusi, namun akar-akarnya bertunas sebagai kekuatan hukum dalam meneruskan politik kotor oleh oknum-oknum tertentu, artinya sebelum dicabut UU No.20 tahun 2003 yang mengatur secara umum tentang PT harus otonom. Badan hukum pendidikan mengatur secara khusus dan tindak lanjutan dari UU No.20 tahun 2003.

Pendidikan yang tidak merata dirasakan hampir seluruh masyarakat indonesia, masih banyak masyrakat yang belum mengenyam pendidikan formal dan nonformal. alokasi anggaran pendidikan bagi sekolah – sekolah terpencil belum merata, diskriminasi pendidikan merajalela dengan krakter-krakter pecundang politik. pendidikan yang kondusif lebih ditekankan di daerah-daerah perkotaan dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang lengkap, sedangkan di daerah-daerah pedesaan (terpencil) di anak tirikan oleh pemerintah, kebijakan ini tidak bijakasana dalam membangun bangsa, serta mempertanggungjawabkan warisan pahlawan untuk membawa bangsa ini ke pelabuhan kesejahteraan tanpa ada pembedaan.

Mekanisme distribusi dana pendidikan, dilakukan pemerintah mengarah pada birokrasi pendidikan, sehingga pembangunan mutu pendidikan di sekolah-sekolah terpencil tidak direalisasi dengan baik, banyak sekolah tapi siswa hanya hitungan jari artinya, Pengadaan hardwere lebih dimaksimalkan daripada softwere, hal ini tidak dijadikan pertimbangan dalam melihat realita yang ada, pembangunan pendidikan di daerah terpencil adalah sangat penting seperti, pengadaan Laboratorium, Media ( komputer dan Internet), guru (minimal Strata 1),dan alat srana-prasrana penunjang lainnya.

Dari data diatas pemerintah mesti segera membenahi beberapa masalah yang berkaitan dengan pendidikan mengenai UU No.20 tahun 2003 sebagai akar BHP, alokasi anggaran dana pendidikan ke daerah-daerah terpencil dan mekanisme distribusi dana pendidikan yang cenderung tidak transparan, harus diawasi sendiri oleh masyarakat kerena faktanya meski komite sekolahpun yang ditetapkan sebagai wakil masyarakat tapi cendrung “kena angin atau bermandi basah ria” atau merajut konspirasi bersama birokrat institusi pendidikan dalam hal mark up (penggelembungan) anggaran pendidikan. Ini mejadi penting agar tindakan yang tidak terpuji ini tidak ditonjolkan dan kebutuhan pendidikan masyarakat lebih terjamin.

Pendidikan merupakan roh negara, tapi tidak dijadikan tolak ukur dan titik tolak pemerintah menuju perubahan yang lebih baik. Permasalahan ini menuntut semua elemen mahasiswa dan LSM, agar bersatu menghancurkan pengecut-pengecut politik yang tidak memegang prinsip membangun bangsa.

Antonius Damianus Mahemba
*PresidiumGerakan Kemasyarakatan DPC PMKRI Cabang Mataram

Aksi Damai PMKRI Cabang Mataram Menyikapi Hari Pendidikan Nasional

2010-05-16T09:02:00.000-07:00

“ The proggresive education group is sure that education is process of “producing” critical awarness or construction of knowlrdges, not ”reproducing” knowledges. Education for this group is process of liberating people" ( Paulo Freire)

Makna mendasar pendidikan adalah pembebasan, seperti apa yang dikatakan Paulo Freire (pakar pendidikan asal Amerika Latin). Dia menegaskan bahwa pendidikan bukanlah sebuah tools reproduksi pengetahuan tapi sebaliknya sebagai sarana pembebasan pribadi menuju keutuhannya sebagai sungguh manusia yang terbebas dari kebodohan, ketidakberdayaan, marginalisasi dan kemiskinan. Melihat lebih jauh situasi kependidikan di Indonesia, system kita sesunggunya dicengkram erat oleh ideology kapitalisme neoliberal yang kemudian ikut melekat erat pada regulasi-regulasi edukasi yang cendrung mengarah pada komersialisasi selaras konsep Washington Consensus. Disisi lain Anggaran edukasi yang lebih berat pada pembiayaan birokrat pendidikan. Ditingkatan local pemerintah menelurkan PERDA yang terlalu sibuk mengatur cara berpakaian siswa (berjilbab) dari pada regulasi penguatan mutu pendidikan dan lupa bahwa asas hukum adalah untuk semua.

Menyikapi urgensitas reformasi system pendidikan dan mutunya, PMKRI Mataram dan PMII Cabang Mataram yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan Pemuda Indonesai mengambil sikap melalui aksi dan dialog bersama Kadis Dikpora NTB, H. Lalu Syafi’i dan Ketua Komisi 4 DPRD NTB, Patompo Adnan (PKS) dan Anggotanya, Hj Endang (PDIP), pada 3 Mei 2010. Pada aksi ini PMKRI menjabat sebagai kordinator umum (Sdr. Yustinus Ghanggo A.) dan PMII sebagai kordinator Lapangan (Sdr. Selamet Subroto). Beberapa butir tuntutan ditelurkan:

Pemerataan akses pendidikan ke daerah-daerah terpencil.
menolak ujian nasional sebagai standarisasi kelulusan peserta didik.
Merealisasikan janji politik TGH. Bajang-Badrul Munir tentang pendidikan gratis dan bermutu bagi masyarakat NTB.
Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan dan pengawasan alokasi anggaran pendidikan.
Stop pembangunan fisik sekolah (hard ware), alihkan dana bantuan untuk pembangunan soft ware (buku, laboratorium, media pembelajaran, dan lain-lain).
Peninjauan kembali Perda Pendidikan Kota Mataram.
Hentikan komersialisasi pendidikan di Provinsi NTB.
Hentikan dualisme pengelolaan anggaran antara Diknas dan Depag.

Pelayanan

2010-05-16T08:58:00.002-07:00

Seorang petani jagung yang selalu mendapat hadiah utama dalam perlombaan Tani Nasional, mempunyai kebiasaan membagi-bagikan biji jagung yang paling baik kepada petani-petani disekitarnya.Ketika ditanya mengapa ia berbuat

demikian, ia menjawab, “sebenarnya saya melakukan hal itu untuk kepentingan diri saya sendiri.
Angin menerbangkan serbuk-serbuk dan membawanya dari ladang ke ladang. Maka kalau petani-
petani disekitar saya menanam jagung yang mutunya lebih rendah, pernyerbukan silang akan menurunkan mutu jagung saya. Itulah sebabnya saya memikirkan supaya mereka hanya menanam jagung yang paling baik.”

“Semua yang kau berikan kepada orang lain adalah pemberian untuk dirimu sendiri”

Disadur dari doa Sang Katak 2 karya Antonio de Mello

Belajar Politik: Macam-Macam Isme

2010-05-16T08:58:00.001-07:00

KOMUNISME:
Kalau anda punya dua sapi, anda berikan dua-duanya kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah menjual susunya kepada anda.

SOSIALISME:
Kalau anda punya dua sapi, anda berikan dua-duanya kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah memberikan susu kepada anda.

NAZIISME:
Kalau anda punya dua sapi, pemerintah menembak anda dan mengambil kedua sapi anda.

FACISME:
Kalau anda punya dua sapi, anda mengambil susunya dari kedua sapi anda, dan memberikan setengahnya kepada pemerintah.

NEO-IDEALISME:
Kalau anda punya dua sapi, anda bunuh satu, anda perah yang satunya dan buang susunya ke got.

KAPITALISME:
Kalau anda punya dua sapi, anda menjual satu ekor sapi dan membeli satu ekor banteng.

KONCOISME:
Anda punya dua ekor sapi, anda bekerja sama dengan salah satu ekor sapi itu untuk membunuh sapi yang lain dengan tujuan agar sapi itu tidak punya saingan dalam menghasilkan susu, sehingga susu sapi anda menjadi satu-satunya susu sapi di daerah itu.

7 Hal yang Tidak Bisa Kita Ubah Dalam Hidup

2010-05-16T08:55:00.000-07:00

Dalam kehidupan ini kita selalu ingin menjadi yang terbaik, sehingga kita lupa batasan apa saja yang dapat kita tembus atau
dengan kata lain sesuatu yang bagai mana sih yang dapat kita rubah dan apa saja yang tidak dapat kita rubah :

1. Jenis kelamin
Memang ada operasi untuk mengubah kelamin. Tapi tidak bisa mengubah roh (spirit) orang yang bersangkutan.
Terimalah dirimu, apakah engkau wanita ataupun pria.
Act like a woman if you are a woman and as a man if you are a man!!

2. Orang tua
Tidak ada yang bisa memilih dilahirkan oleh orang tua yang mana. So, you must respect your parents !! Apakah orang tuamu seorang pemabuk, penjudi, pelacur sekalipun, you must respect them !!
Kalau tidak, itu akan terjadi di alam kehidupanmu nanti. Your kids won't respect you, isn’t it terrible?

3. Hari kelahiran
Sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Amazing ha? But it's true. Jangan menyesali, mengapa engkau harus lahir ke dunia tapi disia-siakan oleh orang yang kau kasihi?
Tuhan punya tujuan untukmu.

4. Bentuk Fisik
Kalau engkau keriting, yah keriting aja. Kalau hidungmu pesek terima itu. Saya banyak melihat orang yang mengubah bentuk wajahnya, apakah itu memancungkan hidung, alis matanya
dicukur habis, dll, jadi kelihatan aneh dan tidak natural.

5. Masa lalu
Ini juga sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan melihat ke belakang, karena itu hanya membuat engkau "frozen" - cannot do anything ! Look to the future and see how good it .

6. Kedudukan dalam keluarga
Apakah engkau anak bungsu, sulung, atau tengah, You cannot change it. Nikmati sajalah.

7. Suku bangsa / ras
Menyesal jadi orangIndonesia yang terus menerus dilanda kesulitan? Atau menyesal jadi orang Batak yang kalau menikah
perlu upacara adat yang walahhhh mahal dan lama?

Nah, sekarang ubah cara berpikirmu. Tuhan sudah menetapkan engkau dibangsa ini untuk satu tujuan. So, do the best in your job, Loyal, jangan korupsi, itu sudah menolong untuk memperbaiki bangsa kita ini.

Itulah 7 hal yang tidak bisa kita ubah.

Kalaupun ada yang kita bisa ubah, misalnya:
bentuk fisik, itu akan membawa kita ke dalam situasi yang tidak pernah puas. Selalu ingin ubah penampilan terus. Capek kan ? Terimalah dirimu apa adanya, seperti Tuhan menerimamu.
Memang dunia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Apa yang kau lakukan setiap hari itu lebih penting dari penampilanmu?
Bukan berarti kau bisa berpenampilan seenaknya, tidak!
Tapi engkau harus menerima apa yang sudah Tuhan berikan padamu. Kulitmu yang hitam (manis), hidungmu yang kurang mancung, rambut keriting, kurang tinggi, dan lain-lainl, deh.

*"Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan"*

(dari berbagai sumber)

Aksi Peduli Buruh PMKRI

2010-05-16T08:54:00.000-07:00

Mataram—Buruh adalah kelompok yang disubordinatkan baik oleh pemerintah, segelintir orang kaya dan perusahaan, terkhusus dari segi penghargaan terhadap hak-hak mereka. Menyikapi hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei 2010, PMKRI Cab. Mataram memandang perlu untuk turut memperingati momen penting ini dengan turun kejalan bersama PMII Cab. Mataram, sebuah sikap keberpihakan pada buruh baik di tingkat lokal, nasional dan TKI luar negeri (buruh migran).

Sdr. Yustinus Ghanggo A, (Ketua Presidium PMKRI Mataram) dipercayakan menjadi koordinitor lapangan pada aksi ini. Tujuan rute aksi adalah kantor DPRD NTB. Suryadi JP., wakil ketua DPRD NTB menyambut baik aksi Aliansi Kebangsaan ini dalam sesi dialogis ini bersama pimpinan Dewan.

Adapun tuntutan aliansi antara lain sbb.: upah buruh di NTB harus sesuai standar UMR, distribusi keuntungan yang adil dan merata oleh pengusaha, penertiban PJTKI, revitalisasi UU 39 tahun 2004 tentang perlindungan (1018 orang TKI meninggal/2009) dan penempatan TKI di luar negeri, hentikan outsourcing/subkontrak dan kontrak, usut tuntas kasus PHK besar-besaran oleh Bank NTB dan Mataram Mall.

Aksi Bersama Sebagai Tanggapan 100 Hari Kinerja SBY

2010-05-16T08:52:00.000-07:00

Menyikapi 100 hari kinerja rezim SBY yang jatuh pada 28 Februari 2009, PMKRI Cabang Mataram mengambil sikap berupa konsolidasi, dan diskusi antar OKP-OKP se-kota Mataram yang se-visi. Hasilnya mengerucut pada pembentukan Aliansi Rakyat Penyelamat Indonesia (SMI,IMBI, GM Pro, FKPPMS, PMKRI,KAMMI,GMNI,FMPR,HPMD,IMD,FMKB,AMAPI,PMII,FSLDK,BEM NTB Raya) NTB dan langkah yang diambil aliansi adalah melakukan aksi bersama tepat pada tanggal 28 Februari 2009, rute akhir aksi ini adalah di kantor DPRD Provinsi NTB, Udayana, Mataram. Dalam aksi ini, aliansi mengeluarkan beberapa butir tuntutan yakni penuntasan kasus Century, penolakan Free trade ASEAN-Cina, pendidikan,dan kesehatan gratis serta pencabutan UU BHP, modernisasi alat-alat produksi nelayan dan petani, hentikan eksploitasi alam, reformasi birokrasi dan hentikan praktek diskriminasi suku, agama dalam wujud apapun.

PMKRI Mataram Mewakili NTB

2010-05-16T08:50:00.000-07:00

Menyadari derasnya bahaya keterpecahan Negara-bangsa Pancasila yang ber-bhinneka-tunggal-ika ini sekaligus prihatin dengan keterpurukan dan keterpinggiran kawasan timur dan tengah maka berbagai organ termasuk PMKRI, NGO dan tokoh masyarakat bertemu dan membentuk forum bernama Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan bertolak dari niat luhur diatas maka dibuatlah Simposium Indonesia Timur dan Tengah oleh ANBTI yang diselenggarakan di Pineleng-Manado pada tanggal 25-30 Januari 2010. PMKRI Cabang Mataram mendapat kehormatan mewakili kelompok mahasiswa atau Ormas-ormas Mahasiswa NTB bersama tokoh adat, wakil pemerintah, tokoh agama serta tokoh masyarakat NTB terlibat aktif dalam simposium tersebut. Delegasi PMKRI Cab. Mataramdalam kegiatan ini adalah Presidium Gerakan Kemasyarakatan, Antonius Damianus Mahemba.

Resolusi yang dikeluarkan antara lain penegakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, penertiban dan pengendalian derap-agresi modal yang merusak lingkungan tanah, air, dan udara serta taraf kesehjateraan rakyat, pembatalan produk hukum dan peraturan perundangan yang mencabik ketentraman dan keadilan rakyat, penghetian produk, kebijan program dan kegiatan yang meminggirkan dan menghalangi peningkatan kesehjahteran rakyat, dan soliditas dan kerja kolektif segenap elemen untuk bangsa yang lebih baik. Peserta simposium selain ormas dan LSM adalah Gubernur se-Indonesia Timur-Tengah dan Menteri, akademisi nasional dan beberapa anggota DPD-DPR pusat.

Gerakan Cipayung Plus akan Kawal Kasus Century

2010-05-16T08:44:00.001-07:00

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kelompok Cipayung Plus akan secara khusus mengawal Rapat Paripurna DPR RI tentang kasus Century. Elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan ini adalah PMKRI, HMI, GMNI, GMKI, KMHDI, HIMKABUDI dan KAMMI dan belasan elemen masyarakat lainnya.

Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Stefanus Asat Gusma, Jumat (26/2) di Denpasar mengatakan setiap elemen kebangsaan dan masyarakat perlu mengawal kasus bailout century pasca rekomendasi akhir Pansus Century. Langkah tersebut penting dilakukan, mengingat dinamika yang berkembang dalam rekomendasi akhir dimana ada partai yang tidak berani menyebutkan nama pejabat yang bertanggungjawab pada bailout Century.

Menurut Gusma keragu-raguan beberapa partai di fraksi pansus untuk menyebut nama pejabat berimplikasi pada kegamangan untuk meletaKkan dugaan kesalahan penyalahgunaan wewenang pada pejabat yang bersangkutan. Hal ini dikhawatirkan akan berubah pada paripurna 2 Maret nanti.

"Saya menyayangkan ada partai yang tidak berani menyebutkan nama pejabat, meski pandangan akhir partai-partai tersebut meletakkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang dimaksud. Meski DPR adalah forum politis, kita berharap jangan sampai ada perubahan pandangan fraksi dalam paripurna nanti, sebab sikap fraksi pada paripurna nanti akan menjadi parameter masyarakat untuk menilai ketegasan fraksi terhadap pengungkapan kasus bail out Century," ujar Gusma.

Ada dua hal yang menjadi fokus pengawalan yakni pada saat paripurna 2 Maret nanti dan pasca aripurna. Bila benar ada indikasi penyalahgunaan wewenang maka proses hukumnya tidak terbatas pada dugaan tindak pidana perbankan tetapi lebih dari itu yakni dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara yang dimaksud.

"Ini adalah political corruption, sehingga bisa masuk dalam ranah pidana. Dan kalau ada indikasi, maka KPK harus dikawal sebagai lembaga yang berwenang dan masih diandalkan untuk saat ini," jelas Gusma.

Disadur dari Kompas

PMKRI Mataram Audiensi dengan Uskup Denpasar

2010-05-16T08:40:00.000-07:00

Uskup Denpasar Mgr. DR. Silveter San, Pr, berkenan menerima Pengurus PMKRI Cabang Mataram dalam suatu audiensi Agustus lalu (09/08/09). Mereka diterima di Rumah Biara Suster –suster AK, di jalan Beo, Cakranegara, Mataram, ketika Uskup mengadakan kunjungan ke kota itu dalam rangka Tahbisan Imam baru.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Mataram, Yustinus Ghanggo Ate, didampingi beberapa pengurus serta dua orang dewan pertimbangan. Turut menyertai mereka Moderator PMKRI Cabang Mataram, Rm. Yohanes Kadek Aryana, Pr.

Yustinus, yang biasa disapa Yanche, selain memperkenalkan pengurus dan para pendamping yang hadir, juga menjelaskan secara garis besar program organisasinya, terutama program pembinaan dan kaderisasi yang menjadi pilihan strategis organisasi, termasuk gerakan kemasyarakatan untuk senantiasa membangun jejaring dengan organisasi lain lintas agama dan proaktif mendorong perubahan sosial.

Namun, untuk mendukung program tersebut mereka membutuhkan sebuah Sekretariat yang lebih representatif. Pengurus organisasi mahasiswa Katolik itu mengharapkan perhatian Bapa Uskup mengenai Sekretariat, karena Sekretariat yang mereka gunakan selama ini hanya menempati sebuah kamar di salah satu rumah milik paroki Mataram yang dulu dijadikan Sekretariat PMKRI. Di sisi lain, pengurus PMKRI juga mengungkapkan terima kasih kepada Gereja yang telah memberikan perhatian dan bantuan selama ini.

Menanggapi hal tersebut, Uskup San, mengatakan bahwa sangat positif dalam PMKRI ada pengkaderan bagi mahasiswa Katholik yang tergabung dalam organisasi ini untuk keterampilan berorganisasi. Namun, di sisi lain Uskup juga mengharapkan supaya PMKRI sebagai organisasi kemsyarakatan mengupayakan kemandirian, selain adanya perhatian dari pihak lain.

“PMKRI usahakan mandiri. Wajar sekali ada perhatian dari pihak lain termasuk Gereja, tetapi jangan sampai ketergantungan,” pinta Uskup. Mengenai Sekretariat, Uskup mengatakan supaya digunakan dulu Sekretariat yang ada, soal rumah yang dulu dipakai untuk Sekretariat, Uskup akan bicarakan dulu dengan Pastor Paroki. “Pastor Paroki lebih tahu persoalan yang sebenarnya, saya juga ingin mendengar dulu dari Pastor Paroki,” kata Uskup.

Disadur dari Majalah AGAPE

Mahkamah Konstitusi dan Pengkajian Undang-undang

2009-06-26T22:27:00.000-07:00

Oleh: J Soedjati Djiwandono

SALAH satu wewenang MK adalah mengkaji atau menguji UU terhadap UUD (judicial review). Bab III, Pasal 1 Ayat (a) UU MK mengatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; dan seterusnya.

Adanya mekanisme pengkajian undang-undang sepintas lalu merupakan kemajuan dalam kehidupan kenegaraan kita, karena selama ini UUD 1945 tidak menyediakan sistem atau mekanisme seperti itu. Tetapi, masalahnya tidak semudah itu. Pengkajian undang-undang bisa merupakan dilema, dan hasilnya dapat bersifat kontra-produktif, karena itu justru berbahaya.

KESULITAN utama adalah justru UUD 1945, termasuk di dalamnya mukadimah yang berisi ideologi negara Pancasila yang seharusnya merupakan rumusan nilai dasar kehidupan bangsa dan negara, ditandai ketidakjelasan dan ambivalensi. Karena itu, UUD 1945 sulit dijadikan ukuran guna menguji berbagai bentuk perundangan dan peraturan negara pada berbagai tingkatan.

Dalam buku yang saya tulis tahun 1995, Setengah Abad Negara Pancasila: Tinjauan Kritis Ke Arah Pembaruan (hal 91), saya memakai istilah "yang bukan-bukan" untuk mengacu pada ketidakjelasan atau ambivalensi seperti itu. Bill Liddle memakai istilah incompleteness dan inbetweenness. Contoh yang paling menonjol adalah identitas RI yang dikatakan "bukan negara agama" (teokrasi), dan "bukan negara sekuler".

Sebagai bangsa, kita menghadapi permasalahan mendasar yang akan mempunyai implikasi serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Nilai-nilai apa saja yang sebenarnya mengikat kita semua yang berlatar belakang sempit dalam pengertian etnis, ras, keagamaan, budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda, menjadi satu bangsa yang disebut "Indonesia". Apakah nilai itu nilai kemanusiaan universal seperti terkandung dalam cita-cita demokrasi: persamaan, keadilan, dan HAM, atau nilai sektarian, seperti keagamaan, etnis, tradisi kedaerahan, dan sebagainya?

Kemudian, kita menghadapi masalah hakikat negara RI yang berasaskan ideologi Pancasila seperti telah disinggung di muka. Istilah "sekuler" banyak disalahmengerti sebagai "antiagama", dan bukan sekadar "antiintervensi negara dalam agama atau masalah internal agama". Sebab itu, pemisahan antara agama dan negara (politik) umumnya ditolak. Tetapi, tidak pernah jelas di mana peran agama. Apakah hukum agama bisa menjadi sumber hukum negara, dan dalam hal apa?

KITA juga menghadapi masalah mendasar dalam kehidupan berdemokrasi, khususnya yang menyangkut hubungan mayoritas-minoritas yang rancu. Sebenarnya, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara/voting sebagai mekanisme demokrasi yang akan dimenangkan oleh suara mayoritas adalah wajar dan sah. Tetapi, dapatkah mayoritas memaksakan kehendaknya melalui voting atau "tanpa voting", yang intinya adalah pemaksaan kehendak mayoritas, ketika keputusan itu menyangkut masalah mendasar, yang bertentangan dengan salah satu nilai kemanusiaan yang fundamental, sehingga praktis yang terjadi adalah tirani mayoritas? Inilah yang terjadi pada UU Sisdiknas belum lama berselang.

Sementara itu, dapat diduga adanya begitu banyak hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dan sebagainya, yang jika diuji atas dasar UUD 1945 ternyata tidak sesuai benar atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945, termasuk mukadimahnya, yang berisi ideologi Pancasila, meski istilah "Pancasila" tidak digunakan dalam UUD 1945. Selama ini, tidak satu pun dari semuanya itu pernah diuji konsistensinya atau kesesuaiannya dengan UUD, meski semuanya diaku sebagai berdasarkan UUD 1945.

Akan tetapi, sebelum sebagai bangsa mencapai konsensus tentang nilai-nilai mendasar yang mengikat kita sebagai bangsa dan negara, mekanisme pengkajian UU tidak akan bermakna. Saya tidak bosan-bosannya mengambil contoh UU Perkawinan, karena meski jelas-jelas melanggar hak asasi, belum pernah dikaji terhadap UUD.

UU itu mengandung ketentuan, orang harus menikah "menurut agama masing-masing". Secara implisit, ketentuan ini mewajibkan orang beragama, kecuali bila dia ingin hidup tidak menikah sepanjang hidupnya. Ini jelas bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945. Seolah-olah para politisi pembuat UU ini tidak memahami perbedaan antara hak dan kewajiban.

Ketentuan itu tidak hanya secara implisit "mewajibkan agama", yang berarti menanamkan benih kemunafikan, karena jika perlu orang harus mengaku beragama, meski dalam hati dia tidak percaya. Ketentuan itu juga mempersulit, bahkan tidak memungkinkan perkawinan antara dua orang yang berlainan agama.

Namun, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja dibentuk, kelihatannya akan sulit mengusahakan pengkajian atas UU Perkawinan. UU tentang Mahkamah Konstitusi menentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; dan seterusnya.

Dalam hal UU Perkawinan, kapan pemohon dapat mengajukan pengkajian atas UU Perkawinan karena hak akan kebebasan beragamanya dilanggar, sebelum atau setelah nikah? Jika sebelumnya, apakah pemohon harus menunggu/menangguhkan pernikahannya, meski permohonannya akhirnya dikabulkan, tetapi dalam waktu berapa lama? Atau apakah dia dapat mengajukan permohonan itu setelah pernikahan, yang berarti mungkin perkawinannya ternyata tidak sah andaikata permohonannya dikabulkan sesudahnya? Tidakkah suatu lembaga negara, perseorangan, kelompok orang, partai, atau ormas, atau siapa pun, yang melihat atau menyadari adanya ketentuan hukum, atau perundangan, atau peraturan pemerintah yang melanggar hak asasi siapa pun dapat mengajukan permohonan atas kajian ketentuan seperti itu?

UU MK juga mengandung ketentuan yang tidak jelas maknanya, meski mungkin tidak akan menimbulkan kesulitan berarti, yaitu Pasal 48 Ayat (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat: a. kepala putusan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; Selain tidak jelas maksudnya, suatu keputusan yang mungkin saja tidak sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa justru akan merupakan penghinaan terhadap Tuhan. Bagaimana menilainya? Mengapa kita gemar ungkapan yang tidak bermakna dan munafik? Bagaimana bila UU tentang MK itu sendiri cacat hukum?

BERBAGAI masalah telah menimbulkan kesulitan dan penderitaan dalam hidup banyak orang karena adanya perundang-undangan dan berbagai peraturan yang tidak membedakan antara hak dan kewajiban seperti UU Sisdiknas atau yang bersifat diskriminatif dalam pengertian agama atau rasial. Ketentuan seperti itu, dalam hukum, perundangan atau peraturan pemerintah perlu ditinjau ulang, diuji dan dikaji, dan jika terbukti bertentangan dengan nilai dasar kemanusiaan, harus dinyatakan batal demi hukum dan diganti dengan yang benar.

Suatu mekanisme pengkajian undang-undang mendesak kita perlukan. Tetapi, masalah itu bisa merupakan dilema. Suatu konsensus nasional perlu dikembangkan tentang nilai dasar sedemikian sehingga lama- kelamaan orang menghayatinya secara tidak sadar lagi sebagai bagian cara hidup seperti di negara-negara Barat yang sudah maju, misalnya Inggris dan AS.

Ini akan merupakan proses jangka panjang melalui sederet hukum dan sistem perundangan maupun peraturan pemerintah/negara yang didasarkan pada nilai kemanusiaan universal dan terbuka terhadap ujian dan kajian atas dasar UUD, yang terus memerlukan amandemen atau diganti menurut tuntutan zaman. Bahkan, jika perlu, ideologi negara, yang tidak lebih dari rumusan cita-cita bangsa, perlu diganti.

Sila pertama ideologi Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kalaupun tidak secara terbuka, telah selalu menimbulkan kontroversi. Sebagian orang memahaminya sebagai perlindungan atas kebebasan beragama, tetapi sebagian lagi memahaminya sebagai kewajiban beragama, seakan-akan kepercayaan kepada Tuhan harus melalui agama, dan agama harus memiliki kitab suci. Lalu agama berarti agama yang diakui, padahal agama tidak memerlukan pengakuan negara.

Merupakan mitos bahwa seakan-akan sila Ketuhanan YME itu mempersatukan berbagai agama. Kenyataannya, sila itu telah menjadi sumber konflik antarumat beragama sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.

DALAM suatu seminar tentang RUU Sisdiknas, yang telah disahkan sebagai UU, seorang tokoh Islam mengusulkan agar Kemanusiaan diletakkan sebagai sila pertama. Suatu gagasan yang konstruktif, karena kemanusiaan telah meliputi sila-sila yang lain. Tetapi, bagi saya, cita-cita demokrasi telah mencakup kelima sila ideologi Pancasila itu.

Masalahnya kini, apakah kita bersedia, berani, dan mampu membebaskan diri dari berbagai kungkungan cara pikir usang setelah mengalami usaha pembekuan dan pembodohan terutama melalui "indoktrinasi" di bawah "demokrasi terpimpin" Soekarno hingga "penataran P-4 "ala demokrasi Pancasila" Order Baru Soeharto, seluruhnya selama lebih dari empat dasawarsa? Dan, sanggupkah kita berpikir secara sungguh-sungguh dan mendalam, melihat jauh ke depan, mempersoalkan segala sesuatu yang telah disakralkan dan ditabukan oleh rezim-rezim otoriter demi kelangsungan kekuasaan mereka sendiri?

Beranikah kita "melawan arus"? Sanggupkah kita berjuang dan bekerja keras dengan berbagai pengorbanannya, demi masa depan bangsa ini? Itu merupakan perjuangan berat dan panjang ke arah suatu perubahan fundamental. Dan, setiap perubahan mengandung ketidakpastian. Tetapi, tanpa menempuh risiko itu, perubahan yang terjadi hanyalah perubahan ke arah lebih buruk.

Soedjati Djiwandono Analis Politik, Tinggal di Jakarta

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/09/opini/546333.htm

Rakyat Bukan "Tumbal" Pembangunan

2009-06-15T22:54:00.000-07:00

Oleh: Aloys Budi Purnomo

TIDAK beda dengan Orde Baru, Era Reformasi telah menampakkan wajah kebrutalan penguasa yang sewenang-wenang melukai hati rakyat sendiri yang miskin dan menderita! Rakyat menjadi "tumbal" pembangunan. Itulah salah satu aspek mengerikan yang diwariskan rezim Orde Baru dan disempurnakan Era Reformasi secara lebih sadis dan ironis!

Ironi itu kian jelas dalam kasus penggusuran yang akhir-akhir ini marak terjadi! Pada rezim Orde Baru , penggusuran masih dipermak dengan basa-basi "pembebasan tanah demi pembangunan". Kini penggusuran secara kasar dan brutal diprogramkan "antek-antek" Reformasi yang telah menjadi rezim lebih kejam terhadap rakyat yang seharunya dilindungi. Alih-alih dilindungi dan memperoleh kesejahteraan, mereka justru digusur, dilibas, ditindas, dan dipukuli!

Distorsi

Dalam praktik penggusuran yang marak terjadi hari-hari ini, kita menyaksikan terjadinya distorsi hakikat negara, pemerintah dan pemerintahan di negeri ini. Kita semua tahu, pada hakikatnya lembaga negara, pemerintah, dan pemerintahan dibentuk untuk menciptakan perikehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan manusiawi. Reksa kesejahteraan bersama (common good) dan terjaminnya komunitas masyarakat yang adil (bonnum commune), yang mestinya menjadi tujuan negara dan dilaksanakan pemerintah, telah terdistorsi menjadi pengabaian dan penindasan terhadap rakyat!

Negara yang mestinya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai UUD 1945 pun telah menjadi negara yang merampas dan menindas rakyat! Padahal, sebenarnya, justru ketika negara (bersama pemerintah dan pemerintahannya) berhasil memberi kepada rakyat dan menjaminnya, di sanalah negara memperoleh orisinalitas dan kelayakannya sebagai negara. Persis itulah dasar utama kewenangan negara, yakni menyejahterakan rakyat!

Bila yang terjadi sebaliknya, yakni penggusuran, penindasan, dan penganiayaan terhadap rakyat, negara tidak menegakkan kewenangannya, justru bertindak sewenang-wenang (arbitrary) dan menyalahgunakan kewenangannya! Dengan kata lain, para penguasa, elite politik dan pemerintahan negeri ini telah mengkhianati tugas utamanya untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam sikap hormat terhadap kebebasan masyarakat yang mendamba kesejahteraan.

Dalam kasus penggusuran yang terjadi akhir-akhir ini, elite politik dan pemerintahan telah mendistorsi tanggung jawab luhur nan mulianya menjadi sebuah tindakan kejam dengan melulu memerintah berdasar ancaman dan intimidasi! Segala janji yang diumbar saat mereka meminta dukungan rakyat demi meraih kekuasaan telah menjadi janji palsu yang membuat hati kita pilu!

Secara tersamar, namun positif (hidden curriculum), bagi kita-rakyat-hal ini menjadi pendidikan dan perhatian yang baik menjelang Pemilu 2004 untuk lebih berhati-hati memilih wakilnya dan pemimpin bangsa. Tidak usah kita mudah tertipu janji-janji palsu! Jangan mudah terjebak bibir manis, namun penuh bisa yang mendatangkan sengsara bagi rakyat jelata! Sudah terbukti di Nusantara ini, mereka yang selama ini mengumbar janji palsu tidak akan mungkin mampu menegakkan kesejahteraan bersama, terutama bagi rakyat miskin dan menderita.

"Tumbal"

Praktik penggusuran rakyat yang dengan susah payah mengais remah-remah pembangunan di Ibu Kota mengisyaratkan munculnya pemahaman sesat mengenai "tumbal" pembangunan. Ingatlah para elite politik dan pemerintahan Indonesia, rakyat bukan "tumbal" pembangunan.

Alih-alih menjadikan rakyat sebagai "tumbal" pembangunan, mestinya segala proses politik dan upaya pembangunan di negeri ini ditujukan untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensi, terutama bagi rakyat papa miskin jelata dan menderita! Dalam perspektif ini, penggusuran tidak bisa dibenarkan, apalagi disertai ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun mental!

Meminjam proses pemikiran dialektika negatif-nya Adorno, kita sepantasnya berteriak lantang, "Rakyat jangan terus dikorbankan!" " Janganlah rakyat dijadikan ’tumbal’ pembangunan!" "Janganlah rakyat terus dibohongi dan ditipu!" "Janganlah kita buta-dan-tuli terhadap penderitaan dan kesengsaraan mereka!"

Maka, seruan "Hentikan Penggusuran!" untuk kedua kali disampaikan Franz Magnis- Suseno secara blak-blakan dengan segenap empati serta preferensi terhadap dan bersama kaum miskin melalui harian ini perlu digemakan ke segala sudut persada Nusantara ini. Makin lantang diteriakkan, makin nyaring disuarakan, semoga seruan itu menjadi seruan profetik bagi para elite politik dan penguasa bangsa yang kian hari kian tidak mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan rakyatnya sendiri.

Adalah tugas pemerintah dan penguasa untuk menegakkan hukum, tatanan sosial dan mereksa kesejahteraan rakyatnya sehingga rakyat terbebaskan dari penderitaan manusiawinya dan memperoleh hidup layak. Namun, pantas dicatat secara kritis atas dasar sikap bela rasa sehati seperasaan bersama yang menderita (compassionate), tindakan penggusuran yang agaknya menjadi program elite politik dan pemerintahan, maupun antek-anteknya (para pelaksana), kini telah menjadi cara-cara penindasan baru terhadap rakyat miskin! Sungguhpun dilakukan dengan itikad baik, namun praktik penggusuran telah melahirkan penderitaan baru bagi mereka yang menjadi korban! Mereka menjadi tumbal! Mereka hancur lebur, bukan hanya secara fisik, melainkan mental dan sosial!

Oleh karena itu, kita tidak hanya menyerukan agar praktik penggusuran dihentikan, tetapi perlulah para elite politik dan pemerintahan kita melakukan introspeksi, kritik diri, dan koreksi secara tepat dan cepat terhadap segala praktik penggusuran agar tidak mendatangkan bencana bagi kemanusiaan rakyat papa miskin! Solidaritas harus dijalin oleh semua pihak yang berkehendak baik untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan penindasan ini! Namun, pertama dan terutama, pemerintah bertanggung jawab memberikan kesejahteraan bagi mereka!

Memihak kaum miskin

Di Bumi Pertiwi ini, komitmen untuk memihak kaum miskin (preferential option for and with the poor) tampaknya menjadi sesuatu yang impossible dan unrealistic. Meski demikian, adalah imperatif bahwa kita sebagai bangsa yang melandaskan diri pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial memandang seluruh proses Reformasi yang dicita-citakan sejak 1998 dari sudut orang miskin. Mari kita menegakkan kembali komitmen Reformasi atas nama rakyat yang tertindas, korban penggusuran, korban perang di berbagai tempat, khususnya di Aceh dan Papua, korban bencana di Bohorok, korban ketidakadilan di Larantuka, maupun korban korupsi, kolusi dan nepotisme di seluruh hamparan negeri ini.

Inilah saatnya, kita menempatkan dunia orang miskin ke dalam hati dan jiwa kita demi kesejahteraan mereka. Karena negara beserta pemerintah dan pemerintahannya yang bertanggung jawab untuk itu tidak melaksanakan tugasnya secara baik, tidakkah ini merupakan isyarat bagi kita agar ke depan perlu kembali menegakkan daya kekuatan civil society yang tidak mudah terbuai oleh bujuk rayu dan permainan uang di saat pemilu?

Tidakkah praktik penggusuran yang kian biadab dan brutal itu harus segera dihadapi dengan solidaritas civil society atas nama mereka yang tergusur, tersingkir dan perjuangan kita bersama demi masa depan yang lebih adil, sejahtera dan manusiawi? Bila ini terjadi, meminjam dialektika Ignacio Ellacuría, kisah kehidupan orang miskin negeri ini akan menjadi historisasi utopia akan kemenangan definitif keadilan atas ketidakadilan, cinta atas kebencian, kehidupan atas kematian, dan penggusuran atas perlindungan rakyat dan kesejahteraan mereka! Inilah social-political advocacy yang tidak bisa ditawar, yakni mewujudkan kehidupan sosial-politik sebagai ungkapan solidaritas kepada dan bersama kaum miskin dan menderita! Mereka bukan "tumbal" pembangunan, bukan tumbal Reformasi!

*Aloys Budi Purnomo Pr Rohaniwan, Rektor Seminari Tinggi St Petrus, Pematang Siantar

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/04/opini/717519.htm

Dialog Kebangsaan dan Nasionalisme

2009-06-14T07:58:00.000-07:00

Pancasila sejak awal orde reformasi mengalami sebuah pengambangan makna yang radik. Indikasinya adalah massifnya kekuranganpahaman para generasi baru saat ini dalam mengenal dan memaknai arti Pancasila, distorsi ini merata di seluruh Indonesia. Pancasila sebagai infrastruktur fundamental keberadaan Indonesia sebagai bangsa dan Negara perlu direvitalisasi sebagai elan vital agar mampu merekatkan kembali serpih-serpih ketimpangan-ketimpangan ekonomi, politik, sosial, rasa primordialistis dan komunalistik yang terjadi dalam konteks kekinian. Jika tidak, bukan tidak mungkin ramalan ahli-ahli dunia bahwa Indonesia di 2020 akan memasuki golden age, yang mana bahwa Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan dunia baru hanyalah sebuah jargon kosong dan atau prediksi yang paling hitam dan pekat adalah Indonesia hanya tinggal kenangan. Pertanyaannya sekarang adalah masih saktikah Pancasila? Mampukah bangsa ini untuk keluar krisis multidimensi yang terjadi akibat sekat-sekat sosial, ekonomi,politik dan agama?

Jawaban terbaiknya adalah mengembalikan pancasila pada posisinya semula sebagai elan vital bangsa dan bukan hanya sebagai sebuah ideologi yang dimitoskan, dikultuskan tapi sebaliknya menjadikanya sebagai ideologi terbuka. Tetapi tidak hanya pada tataran itu, pun sebagai sebuah sistem ilmu pengetahuan, yang mana dijadikan sebagai rujukan dan tolak ukur dari penyelenggaraan bangsa dan Negara menuju bangsa dan Negara yang berkesejahteraan sesuai cita-cita luhur founding fathers bangsa ini dan tidak merujuk pada imperialisme atau neo-liberalisme atau kapitalisme atau fundamentalisme agama yang sempit dalam menyelenggarakan bangsa dan negara. Jika ingin membawa bangsa ini keluar dari carut-marut permasalahan yang mendekap erat bangsa ini jalan-nya adalan perkokoh pondasi keberadaan keindonesiaan kita sebagai sebuah bangsa yang satu, yaitu “PANCASILA” dan respect yang sungguh terhadap nilai-nilai budaya luhur lagi adi luhung bangsa Indonesia dan bukan mengikisnya sehingga tinggal serpihan-serpihan kecil yang tecerai berai dan yang tidak berguna. Padahal kalau ditilik lebih jauh sesungguhnya Pancasila adalah sesuatu kekuatan ideology dunia baru atau sebuah paradigma baru dunia yang nantinya membawa dunia atau menjembatani dunia menuju millennium 3000.

Memandang dan menyikapi bahwa Pancasila adalah pusat orientasi strategis, fundamental dan perekat keindonesiaan kita, maka pada tanggal 13 Mei 2009 diselenggarakan sebuah diskusi panel atau dialog kebangsaan dan nasionalisme dengan tema “Penguatan Semangat Nasionalisme Dan Kebangsaan Generasi Muda Dengan Menanamkan Kecintaan Terhadap Budaya dan Sejarah Bangsa” di Arena Budaya Universitas Mataram yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan Pemuda Indonesia. Anggota-anggota aliansi terdiri dari beberapa organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang sekeprihatinan dan se-visi terhadap keadaan dan kondisi bangsa ini yaitu PMKRI Cabang Mataram, PMII Cabang Mataram, KMHDI NTB, GMKI Cabang Mataram, Hikma Budhis Mataram, Darma Duta, Green Movement, Lensa NTB, dan SDK. Pembicara-nya adalah Bpk Prof. Dr. Jati Kusumo (Budayawan dan eks. Anggota DPR-MPR), Jalaludin Arzaki (Budayawan NTB) dan Drs. L. Anggawa Nuraksi,MM (Kepala Inspektorat Kota Mataram dan Budayawan Sasak). Ketua Panitia Kolektif-kolegial penyelenggara dialog ini adalah Muhammad Jayadi (eks Ketua Umum PMII cabang Mataram) dan Sekretaris Panitia adalah Yustinus Ghanggo Ate (Ketua Presidium PMKRI cabang Mataram). Peserta dialog ini berasal dari berbagai elemen baik pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kotamadya Mataram, LSM-LSM, Ormas-Ormas, Media elektronik dan media cetak dan BEM-BEM Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi se-kota Mataram.

Bentuk komitmen kaum muda dalam membadankan cinta kepada Ibu Pertiwi dan Cintakepada Negara adalah dengan berikrar untuk tetap menjaga dan berpegang teguh pada lima pilar utama bangsa dan Negara INDONESIA yaitu: Bendera Merah Putih, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ikrar tersebut ditandatangani oleh Tokoh-Tokoh baik dari Pemerintah Provinsi, Militer, Agama dan Masyarakat dan segenap elemen-elemen yang bergabung dalam Aliansi Kebangsaan dan Pemuda Indonesia. Ikrar ini, juga akan dikirim keseluruh kepala daerah tingkat II di NTB, Gubernur Provinsi NTB dan Presiden Republik Indonesia. Selain sebagai bentuk pernyataan sikap, pun untuk menyadarkan atau mengingatkan kembali Pemerintah baik daerah dan pusat agar lebih memaknai lima pilar diatas dengan lebih mementingkan bangsa dari pada kepentingan partai pendukung, golongan, suku dan pribadi. Dengan adanya dialog ini diharapkan bahwa rasa sebagai satu bangsa dan satu tanah air semakin mengkristal dalam diri setiap orang muda yang akan menjadi agen perubah di masa datang bukan generasi penerus kebobrokan sistem hari ini dan semua elemen bangsa ini terkhusus yang berada pada lingkaran dalam dari sistem. Semoga…Pro Patria!!!

Yustinus Ghanggo Ate, Ketua PMKRI Cabang Mataram Periode 2009-2010

2009-06-14T07:53:00.000-07:00

Tepat pada hari raya Pantekosta, minggu 31 Mei 2009, hari bersejarah dan penuh makna bagi PMKRI secara nasional, Saudara Yustinus Ghanggo Ate anggota biasa PMKRI Cabang Mataram-Sanctus Thomas Aquinas dilantik sebagai Mandataris RUAC/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PMKRI Cabang Mataram Periode 2009-2010 menggantikan Saudara Anselmus Ngando, Mandataris RUAC/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PMKRI Cabang Mataram Periode 2008-2009. Dalam kata sambutannya Ketua Presidium terpilih menekankan tentang perlunya kaderisasi prepatoris dan antisipatoris, pembinaan yang berorientasi masa depan dan dititikberatkan tiga poin utama: pertama, penguatan intelektualitas, demi meretas kader pemikir dan imaginative; Kedua, Penguatan spritualitas Katholik agar kader yang tidak hanya mampu menghayati spiritual pada aras ritualistic-formalistik-legalistik sehingga tidak berbuah manusia yang tidak beretika dan beriman dangkal tapi sebaliknya dan berpihak atas dasar kasih; ketiga, Pengokokohan solidaritas organisasi demi meretas solidaritas sosial/fratenitas. Membangun kepekaan dan rasa persaudaraan yang sejati antar anggota, dimana habitus yang baik ini jika membadan efeknya baik sekali jika berada dalam ruang sosial yang lebih luas. Sehingga dimasa depan kita tidak terjembrab lagi pada perilaku menyimpang yang sama dari elit-elit bangsa hari ini yang cendrung menikmat pada ruang diri bukan bagi kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa ini dan dengan demikian kita mampu menelurkan kader-kader yang memaknai kepemimpinan sebagai tindakan, bukan posisi atau jabatan seperti yang dikatakan oleh Donald MacGronnon, yang bermuara pada “Terwujudnya Keadilan Sosial,Kemanusiaan dan Persaudaraan Sejati”. Dalam kesempatan ini juga Ketua Presidium mengatakan bahwa berbicara tentang PMKRI adalah berbicara tentang masa depan diri, bangsa dan gereja dan mengajak untuk belajar dan berproses memanusia. Pelantikan ini dilaksanakan di Aula SMPK Kesuma Mataram-NTB dan dipersiapkan dengan baik oleh ketua Panitia Pelaksana, Saudara Fransisikus X. Didion, dan jajaran kepanitiaannya.

Pelantikan ini diawali oleh misa yang dipimpin oleh Pator moderator PMKRI cabang Mataram, Romo Yohanes Kadek Aryana, Pr. Sidang Kehormatan Pelantikan ini dihadiri pula oleh rekan-rekan KMHDI NTB dan PMII Mataram serta kakak-kakak alumni, Ir. Edi Fernandes, MP dan Hohorius MD. Balela. Tanpa disengaja, momentum pelantikan ini sungguh bersejarah dan penuh makna karena tepat pada hari raya Roh Kudus turun atas Para Rasul. Mengapa bersejarah? Hari lahir PMKRI Nasional bertepatan dengan hari Pantekosta, yang mana tidak lepas dari campur tangan Monsigneur Soegijapranata, Sj., Uskup Semarang dan Pahlawan Nasional RI. Alasan beliau menetapkan tanggal tersebut adalah sebagi simbol turunnya roh ketiga dari Tri Tunggal Maha Kudus yaitu Roh Kudus kepada para mahasiswa Katholik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katholik, membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selamat bertugas Ketua Presidium yang baru, semoga sungguh-sungguh menjadi Servus Servorum Dei (hamba dari para hamba) seperti yang dikatakan Paus Yohanes XXIII, pionir konsili Vatikan II.
“PRO ECCLESIA ET PATRIA!!!”

PMKRI Cabang Mataram Sanctus Thomas Aquinas great thanks to:

2009-06-14T07:45:00.000-07:00

Pater Deken Dekenat NTB, P. Rosarius Geli, SVD
Bpk. Danrem 162/Wirabakti, Kolenel TNI AY. Purwoko Bakti
Pemerintah Kota Mataram
Pastor Moderator PMKRI Cabang Mataram, Rm. Yohanes Kadek Aryana,Pr.
Donator-Donator
Kakak-Kakak Alumni PMKRI Cabang Mataram

Atas perhatiannya yang begitu besar bagi pembangunan intelektulitas, katholisitas dan fratenitas manusia perhimpunan baik secara moral maupun materil khususnya dalam menyelenggarakan kegiatan MPAB-MABIM, RUAC dan Pelantikan Pengurus DPC Periode 2009-2010. Apa yang ditabur hari ini tidaklah sia-sia karena tuaian-nya dimasa depan adalah baik demi mewarnai ke-Indonesia-an kita dan Gereja menjadi lebih baik.

Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) ke-XXI Perhimpunan Mahasiwa Katholik Republik (PMKRI) Cabang Mataram-Sanctus Thomas Aqunas

2009-06-14T07:39:00.000-07:00

Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) merupakan lembaga kekuasaan tertinggi di Perhimpunan tingkat cabang atau merupakan sebuah lembaga legislative tertinggii tingkat cabang dan diselenggarakan sekali dalam satu tahun. Yang dirancang dan digarap dalam Sidang RUAC adalah isu-isu strategis yang menentukan masa depan perhimpunan dimasa datang demikian kata Ketua Panitia Pelaksana RUAC, Antonius Damianus Mahemba dalam laporannya pada Sidang Kehormatan Pembukaan RUAC. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Mataram, Anselmus Ngando dan Maarif, Ketua HMI Cabang Mataram, dalam sambutannya mewakili OKP-OKP yang hadir antara lain Sahabat-sahabat dari PMII Cabang Mataram dan HMI Cabang Mataram, yaitu bahwa RUAC memilik peran yang sangat strategis dan mempunyai fungsi evaluasi masa satu kepengurusan DPC. Pada Sidang Kehormatan ini Kepala Bimas Katholik Kanwil Depag NTB, Drs Benidiktus Haro, MP.d ikut hadir untuk membuka RUAC secara resmi. Pun hadir Alumni PMKRI Cabang Mataram, Abang Drs. Petrus Leksi, Fungsionaris Golkar DPD I NTB dan Pelati PS Mataram untuk memberi dukungan moral kepada kader pembelajar.

RUAC yang bertemakan “Peningkatan Kaderisasi dalam Mewujudkan Integritas Organisasi ini dimulai pada tanggal 9 Mei 2009, dimana sidangnya dilangsungkan di Aula SMPK St. Antonius, Ampenan, Mataram,NTB. Agenda yang diusung adalah pembahasan draft Anggaran Rumah Tangga Cabang (ARTC), Pembahasan Kertas Kerja Presidium-presidium, Sidang komisi-komisi, LPJ dan Pemilihan Mandataris RUAC/Formatur Tunggal/Ketua Presidium Periode 2009-2010. RUAC ke-XXI ini membuahkan TAP-TAP salah satunya adalah terpilihnya saudara Yustinus Ghanggo Ate, anggota biasa PMKRI cabang Mataram sebagai Mandataris RUAC/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PMKRI Cabang PMKRI periode 2009-2010. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 RUAC ditutup. Pastor Moderator PMKRI Cabang Mataram, Romo Yohanes Kadek Aryana, Pr., pada sidang Kehormatan penutupan RUAC mengatakan bahwa PMKRI cabang Mataram harus sungguh mau belajar untuk bertumbuh demi Negara dan Gereja di masa datang. Semoga buah-buah RUAC sungguh dapat memberi perubahan bagi PMKRI Mataram sebagai wadah candradimuka pembinaan dan perjuangan “Pro Bono Publico!!!”

BERPOLITIK???SIAPA TAKUT

2009-05-27T04:52:00.001-07:00

Yudas seorang mahasiswa di salah satu PT ternama dikotanya. Suatu pagi sambil menunggu jam mata kuliah, ia membaca surat kabar yang ada di depan ruang dosen, selain Yudas tidak banyak teman-temannya yang berminat membaca koran, maklumlah Yudas seorang penggemar bola nomor wahid. Penggemar chelsea itu tidak pernah ketinggalan berita tentang jadwal pertandingan, perkiraan formasi dan prediksi pertandingan yang akan disiarkan nanti malam. Yudas tampak begitu bersemangat, karena koran pagi itu menurunkan berita tentang persiapan chelsea yang akan berlaga melawan musuh bebuyutannya arsenal. Derby london terpanas yang memang ditunggu-tunggu para penggemar sepak bola diseluruh dunia. Tak disadari ketika Yudas lagi asyik membaca, ternyata Pak Terry, dosen filsafat juga sedang asyik membaca koran juga. Pak Terry sedang asyik menikmati berita tentang perkembangan pemilu.
“ ah, bola lagi, bola lagi… sesekali baca berita politik dong supaya wawasanmu luas” begitu pakTerry menyapa Yudas. “sama saja pak, sepak bola juga politik” jawab Yudas sambil terus melanjutkan bacaannya.
“lho? Apa hubungannya politik dengan sepak bola?? Jangan ngawur kamu das” sela pak terry heran.
“dalam sepak bola ada strategi dan taktik untuk menjebol gawang lawan. Itu politik bukan?? Asyiknya lagi, pertandingan sepak bola menjunjung tinggi fair play. Kalau tim kesayangan kita kalah, kita harus sportif pak! Beda dengan politik, pihak yang kalah sering kali tidak menerima kekalahan. Makanya pak, saya lebih suka sepak bola daripada politik” jelas Yudas bersemangat.

Mengapa anak muda dan remaja jaman sekarang kurang paham, bahkan kurang menyukai politik?? Cerita diatas mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Yudas lebih menggemari keganasan Drogba dalam menyerang ketimbang mengidolakan Amien Rais yang juga lihai dalam menyampaikan orasi politik.

Barangkali karena setiap politik di bicarakan, yang selalu tergambar dalam pikiran mereka adalah sederetan nama partai dan tokoh-tokoh politik yang tidak memenuhi cita-cita ideal anak-anak muda. Di mata mereka, ada kesan seolah-olah politik tak lebih dari sekedar medan laga perebutan kekuasaan dan kedudukan yang tujuannya sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan umum, lebih khususnya kepentingan kaum muda yang sangat haus akan pencarian nilai-nilai kebenaran. Anak-anak muda jaman sekarang tidak menemukan nilai-nilai kebenaran yang mereka inginkan dalam berbagai aktivitas politik di Indonsia dewasa ini. Lagi pula, belakangan ini terungkap berbagai skandal kehidupan pribadi sejumlah politisi, yang dalam waktu singkat sudah menjadi rahasia umum. Tentu saja, perilaku politisi yang tidak senonoh semacam ini makin menjauhkan politik dari perhatian generasi muda. Tokoh-tokoh politik seharusnya menjadi teladan dan panutan bagi kaum muda, bukannya malah memberikan contoh yang tidak baik, bukan?

Memang akan sulit mengubah tabi’at dan perilaku para politisi agar menjadi panutan anak-anak muda bila para politisi itu sendiri masih keliru dalam memahami ari politik. Arti politik yang sebenarnya harus diluruskan dan diperbincangkan kembali, agar tindak-tanduk aktivitas politik mereka dapat berubah.

Sebenarnya, orang yang paling apolitis (orang yang tidak peduli kepada politik) pun, dalam kehidupan sehari-hari terlibat dalam politik. Misalnya dilingkungan keluarga, biasa terjadi persaingan diantara anak-anak untuk mendapat perhatian dari orang tua. Sebenarnya diantar anak-anak itu ada persaingan kekuatan untuk merebut perhatian. Cara-cara yang mereka lakukan pun ada persamaannya dengan cara-cara politik. Begitpun pula dengan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus ambil bagian dlam prose politik. Bila tidak, mereka akan kehilangan hak. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa saja mengabaikan kepentingan meraka, tidak membal hak-hak mereka, sebab meraka tidak ikut melakuan pemilihan.

Saat ini, semangat demokratisasi sedang bergulir. Masing-masing daerah sedang sibuk memilih Walikota, Bupati, Gubernur, dan baru saja pemilihan caleg yang kemudian akan diikuti pilpres yang rencananya akan dilakukan bulan juli nanti.
Lantas apa yang perlu dilakukan anak muda ??? terjun ke dunia politik tentunya, jangan ragu! Pemilihan kepala daerah sudah mulai menunjukan hal-hal yang menggembirakan. Basuki Tjahya Purnama alias A Hok, anak muda keturunan Tionghoa berusia 35 tahun, beragama katolik terpilih menjadi Bupati Belitung Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. A Hok kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung. Meskipun A Hok kemudian kalah tipis dalam pemilihan itu, tapi ini membuktikan bahwa warga negara minoritas juga berhak dan mampu bersaing dalam pemilihan kepala daerah.

Ada pula kisah sukses Gamawan Fauzi, Bupati Solok, (Sumbar) selama dua periode dan sekarang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat. Di mata masyarakat Sumatera Barat, Gamawan Fauzi adalah sosok pribadi yang cakap, jujur, dan bersih. Meski tidak punya uang, ia berhasil menang telak dalam pilkada sumbar. Gamawan dipilih bukan karena ‘politik uang’, bukan pula karena ia di calonkan partai besar, tapi karena ia jujur, bersih dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat sumbar.

Ini bearti politik sudah memberi tempat bagi orang-orang jujur, bersih, dan berdedikasi tinggi. Kita layak berharap, lima belas sampai dua puluh tahun ke depan, Indonesia akan di pimpinoleh pejabat-pejabat yang di pilih rakyat berdasarkan kemampuan, kejujuran dan dedikasi, bukan lagi karena uang yang di hambur-hamburkan pada saat kampanye. Lima belas tahun yang akan datang, anak-anak muda hari ini berpeluang menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi, enggak ada salahnya jika di mulai sejak dari sekarang.

Kader PMKRI

2009-05-27T04:52:00.000-07:00

Politik Golput dan Involusi Politik Indonesia

2009-04-02T09:17:00.000-07:00

PMKRI - Opini

Pemilu Legislatif 2009 tinggal menunggu hitungan hari. Partai Politik dan para caleg kontestan dalam konstelasi demokrasi itu kian hiruk-pikuk dalam kesibukannya merebut simpati rakyat. Pelbagai instrument kampanye seperti stiker, kalender, baliho, bendera, dan lain sebagainya bertebaran di mana-mana. Slogan janji dan promosi diri yang agaknya menggelitik memenuhi ruang media baik cetak maupun elektronik. Semuanya bertujuan untuk sosilaisasi diri dengan berharap dikenal dan kemudian dipilih. Seperti itulah mental-mental para politisi Indonesia yang tunggu pemilu baru mau mendekati, mengetahui dan mengenal situasi masyarakat. Memprihatinkan.

Dinamika hiruk-pikuk menuju pemilu legislatif April 2009 mendatang juga tidak terlepas dari “stress politik” yang dialami oleh caleg-caleg yang bernomor urut kecil akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 yang menetapkan bahwa penetapan kemenangan calon legislatif tidak berdasarkan nomor urut tetapi berdasarkan suara terbanyak.

Di tengah kesibukan Parpol dan para caleg melakukan promosi muncul kekuatan politik golongan putih (Golput). Golput bagaikan momok pemangsa kekuatan parpol dan merongrong demokrasi, serta ancaman bagi para caleg. Menyadari dan mengantisipasi pengaruh dan kekuatan politik golput ini, tidak tanggung-tanggung Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengaharamkan golput (Kompas, 27/01/2009: 3). Namun tak pelak, beragam rekasi dan tanggapan pun muncul baik pro maupun kontra. Misalnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan dekati golput dengan dakwah, bukan dengan fatwa.

Politik Golput

Golput telah menjadi kekuatan politik sejak Orde Baru masih berkuasa. Adalah Arief Budiman yang membidani lahirnya golput. Esensinya adalah perlawanan terhadap rezim Orba yang otoritarianisme dan menafikan perbedaan pilihan politik. Pamilu tidak lebih dari rekayasa politik dan sekedar seremonial belaka. Saluran komunikasi dan aspirasi politik tertutup untuk perubahan. Padahal masyarakat menghendakinya demi kesejateraan kehidupan sosial.

Reformasi 1998 bergulir dengan tuntutan reformasi total atas seluruh aspek kehidupan sosial. Namun pada aspek sosial politik – golput tetap menjadi kekuatan politik tersendiri. Bahkan pada pemilu legislatif 5 April 2004 lalu golput menang dengan mencapai angka 23,34% (34,5 juta suara). Artinya bahwa antara pemilu pra-reformasi dan pasca-reformasi tidak perubahan sistem politik yang signifikan. Perubahan hanya terjadi di atas permukaan tetapi tidak menyentuh subsatansi demokrasi itu sendiri.

Golput sebagai pilihan politik merupakan sikap sengaja untuk tidak memberikan hak suara dalam pemilu. Sikap politik ini muncul karena adanya political distrust yakni ketidakpercayaan terhadap pranata politik dan juga kecewa dengan situasi politik Indonesia. Dengan demikian, tuntutannya adalah perbaikan sistem secara fundamental serta berpolitik secara etis dan berjuang demi kesejahteraan rakyat.

Involusi politik

Agenda reformasi total yang belum tuntas dalam menata sistem politik Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah. Perkembangan kehidupan sosial politik di negeri ini sepertinya mengalami kemandegan. Kelihatannya sudah terjadi perubahan tetapi susungguhnya belum. Meminjam istilah Geertz (1976), Indonesia sedang mengalami semacam involusi yakni suatu kondisi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sosial tetapi perubahan itu berjalan di tempat.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, George Sorensen (1993), seorang teoritisi politik dari gugusan Negara-negara Skandinavia mengembangkan konsep demokrasi beku (frozen democracy) untuk menggambarkan suatu kondisi masyarakat di mana sistem politik demokrasi yang sedang bersemi berubah menjadi layu karena berbagai kendala yang ada. Akibatnya, proses perubahan politik tidak menuju pada pembentukan tatanan sosial politik yang demokratis tetapi sangat mungkin berjalan menyimpang atau berlawanan dengan arah yang dicita-citakan.

Setidaknya ada empat indikator demokrasi beku yang dikembangkan oleh Sorensen dan sangat relevan dengan perkembangan dan situasi politik Indonesia. Pertama, ekonomi yang sempoyongan baik di tingkat nasional maupun lokal. Terlepas dari klaim pemerintah soal peningkatan dan kemajuan perekonomian Indonesia saat ini tetapi yang pasti bahwa masyarakat akar rumput masih tetap hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Kedua, mandegnya proses pembentukan masyarakat warga (civil society). Secara makro ada kecenderungan penguatan masyaraklat madani dengan berbagai kegiatan yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, kecenderungan itu tidak diimbangi dengan ketertiban sosial atau keberadaban masyarakat (civility). Ketiga, konsilidasi sosial politik yang tidak pernah mencapai soliditas tetapi cenderung semu. Idikator ini sangat kental dalam sikap dan mental politisi di negeri ini. Mereka masih sekedar memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Elite politik belum mampu melakukan kerjasama-kerjasama dalam rangka mewujudkan integrasi nasional karena kepentingan kelompoknya tidak diakomodasi sehingga berdampak pada perpecahan di level masyarakat. Keempat, penyelesaian masalah-masalah sosial politik masa lalu yang tidak tuntas misalnya kasus pelanggaran HAM, KKN, dan lain-lain yang merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Hal ini melahirkan sikap apatis dan apolitis dari masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kekalutan atas situasi politik yang demikian, rakyat hanya bisa pasrah dan bertanya kapan perubahan dan kesejateraan di negeri ini terwujud? Jika pemerintah, partai politik, dan juga elite-elite politik menyadari betul apa yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia maka tidak ada hal lain yang perlu diperjuangkan selain kesejateraan umum masyarakat dalam segal aspeknya. Untuk mewujudkan kesejateraan itu tentu membutuhkan perjuangan, keberanian, keyakinan, dan visi yang jelas. Ingat bahwa demokrasi bukan sekedar sistem tetapi merupakan roh yang hidup dalam setiap masyarakat melalui gerakan-gerakan akar rumput. Dia merupakan konsekuensi dari perjuangan, visi, dan pilihan.

Nilai-nilai itu tidak diredusir untuk memperjuangkan kepentingan partai dan pribadi. Tidak juga dipoles dalam slogan-slogan semu yang mengelitik masyarakat. Rayat88 membutuhkah wakil yang mampu berkerja nyata dan bukan wakil rakyat yang tukang bolos dan koruptif. Buatlah kami percaya terhadap Anda.

*Lodovitus Dandung (Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Madiun periode 2007-2008)
Sumber:pmkri.web.id,Friday, 06 February 2009 05:32

Rehat

2009-03-28T05:52:00.001-07:00

: rOzx
Di ujung jalan itu
ku terhenti
Lelah...

Marc 2009
Yanche gh

PMKRI Peduli Lingkungan

2009-02-26T07:35:00.000-08:00

Oleh: Yohanes Rago* & Titon Prasetyo**

Kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Dengan lingkungan yang bersih maka hidup kita pun menjadi sehat dan terasa indah dan penuh makna untuk dilalui.

Terkait hal itu Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Mataram-Sanctus Thomas Aquinas yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari berbagai kampus di Kota Mataram antara lain Univ. Mataram, Univ. Muhammadiya Mataram, Univ. 45 Mataram, Univ. Nadathul Wathan, IKIP Mataram, STIKES, STMIK Bumi Gora dan POLTEKES Gizi dan Analis serta LP3i ini memandang perlu untuk mengambil bagian dalam menjaga lingkungan. Disamping itu kegiatan merupakan tindak lanjut dari Kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru dan Masa Bimbingan (MPAB-MABIM). Sebagai momen untuk memperkenalkan ruang gerak kader-kader muda PMKRI yang baru.

Berdasarkan hasil rapat yang digelar sabtu, 17 Januari 2009, dipimpin oleh saudara Antonius Damianus Mahemba (Ketua panitia Baksos), dan saudari Elvira selaku sekretaris, membuahkan hasil dengan diadakannya bakti sosial untuk membersihkan Pemakaman Kristen Kapitan dan Pantai Ampenan yang diadakan hari Minggu 18 Januari 2009 pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 16.00. Bakti sosial ini difokuskan pada pembersihan rumput ilalang dan sampah yang berserakan.

Tempat-tempat ini merupakan sasaran yang tepat. Dengan berbekal parang, sapu lidi dan karung seadanya, para anggota PMKRI ini mulai beraksi memberantas rumput ilalang yang ada di pemakaman Kristen, pembersihan di tempat ini selesai pada pukul 12.00.

Setelah beristirahat memulihkan tenaga, kegiatan bakti social dilanjutkan di kawasan pantai Ampenan. Pantai yang merupakan potensi wisata yang cukup besar ini ternyata mempunyai harta karung berupa sampah. Harta karung inilah yang dibersikan oleh anggota PMKRI.

Aksi ini diharapkan akan memberikan ispirasi bagi semua kalangan masyarakat agar turut serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kota Mataram, kalau lingkungan bersih dan indah tentu akan menciptakan kodisi yang bersih pula. Hal ini di ungkapkan ketua PMKRI Cabang Mataram, Anselmus Ngando, pria yang akrab disapa Ansel ini menilai minimnya perhatian pemerintah terhadap kebersihan lingkungan. Padahal keberadaan sampah di lingkungan akan menimbulkan banyak dampak negative yang berakibat pada gangguan kesehatan.

* Anggota biasa PMKRI Cab. Mataram, Mahasiswa semester II STIKES Mataram
** Anggota biasa PMKRI Cab. Mataram, Mahasiswa semester II LP3i Mataram

Pemilu 2009 dan Persoalannya

2009-02-23T07:55:00.000-08:00

Oleh: Yanche Ghanggo

Tahun 2009 adalah tahun politik. Tahun dimana semua elemen bangsa: lintas suku, agama, ras, dan golongan melebur dalam pesta demokrasi, pesta penentu nasib Bangsa dan Negara ini. Walau langkah kita belum mencapai puncak acara tersebut tapi euphoria pesta mulai tampak. Tentu sangat menarik menyoal tentang pesta demokrasi ini.

Melihat dan mengkaji lebih dalam Pemilu 2009 sesungguhnya membuahkan persoalan-persoalan baru yang krusial, yang selama ini mungkin lepas dari pandangan kita. Mencontreng atau mencentang kertas suara, dimana yang tertera cuma nama calon dan tanpa photo adalah tata cara memilih pada Pemilu 2009 yang diatur dalam UU Pemilu baru. Mekanisme baru ini tentu sangat membingungkan bagi banyak orang, terkhusus bagi para pemilih dari level grass root yang adalah mayoritas pemilih. Dan perlu digaris bawahi bahwa rata-rata pemilih dari level ini tingkat pendidikannya sangat rendah bahkan tidak perna menginjak bangku sekolah, ini adalah kondisi riil yang tidak bisa dibantah. Meski pemerintah mengatakan (Jawa Pos 19/01/2009) bahwa saat ini penduduk buta aksara berusia 15 tahun keatas turun dari dari 15,4 juta (10,2 %) pada tahun lalu menjadi 9.76 juta (5,92 %), padahal sesungguhnya kalau mau jujur hampir 30 % penduduk Indonesia masih buta huruf , tidak hanya di wilayah pedesaan tapi di perkotaanpun masih cukup banyak belum tuntas, sebagai salah satu fasilitator program pembrantasan buta aksara hal inilah yang ingin penulis katakan dengan jujur.

Dengan mekanisme yang sama sekali baru dan berbeda, lalu timbul pertanyaan apakah harapan dan tujuan untuk membawa angin perubahan dengan memilih orang tepat yang berperilaku sesuai etika politik akan terjawab dengan sistem seperti ini? Sungguh sebuah kebijakan yang tidak cerdas dan tidak bijak serta cendrung dipaksakan karena disamping tidak mampu mengakomodir hak-hak politik pemilih marginal, pun tidak tepat guna. Alasan bahwa Indonesia adalah satu Negara dari tiga Negara di Dunia yang menggunakan mekanisme coblos tidak dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk mengubah mekanisme mencoblos, tanpa ada proses dan transisi mekanisme yang jelas. Sebaiknya perlu ada sebuah investigasi, penelitian dan analisis yang jujur, sebelum mengambil sebuah kebijakan sehingga tidak mubazir. Akibatnya pada Pemilu 2009 akan banyak kertas suara rusak. Walau diantisipasi dengan membentuk tim penyuluh untuk mensosialisasikan mekanisme baru ini ke tataran masyarakat akar rumput, hasilnya tetap nihil disamping dana yang dibutukan besar, dan tentu butuh proses gradual dan panjang.

Disamping mekanisme mencontreng atau mencentang, timbul persoalan lain yang mengakibatkan Pemilu ini walau disatu sisi demokratis tapi disisi lain ademokratis. Titik persoalannya terletak pada pembatalan electoral threshold dan penerapan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, ini adalah satu soal baru yang bukan tidak mungkin mengakibatkan mewabanya money politics dan bermunculannya para makelar suara dan mengakibatkan pemilih semakin tidak sadar politik. Tendensi perilaku akrobatik tidak cerdas politikus yang terjadi selama ini akan semakin marak, serta ikut memiliki andil besar timbulnya sikap tidak sadar politik para pemillih. Istilah “serangan fajar” adalah salah satu fakta yang mendorong timbulnya logika berpikir bahwa “anda beri uang saya pilih anda,” dan pada pemilu 2009 tensi serangan fajar akan semakin meningkat. Sehingga suka atau tidak suka, Pemilu adalah ladang bisnis baru dimana suara dapat dibeli.

Menyikapi persoalan-persoalan ini, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan setiap kebijakan dari berbagai aspek sebelum mengambil keputusan sehingga sungguh tepat guna dan adil. Kedua, semua elemen bangsa baik Pemerintah, NGO, Ormas-ormas Mahasiswa, Partai politik dan para calon perlu mendorong masyarakat untuk terus-menerus mengontrol mekanisme demokrasi melalui pendidikan politik agar suara rakyat benar-benar mendapat ruang demi pembangunan demokrasi nation-state Indonesia kita kedepan.

*Yanche Ghanggo Ate
Eks Fasilitator Program Buta Aksara Kota Mataram
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Mataram-NTB

Layak, Pantas, dan Ideal

2009-02-04T01:36:00.000-08:00

Oleh : Yanche Ghanggo

Sebelum menjawab teka-teki siapa-siapa saja yang akan menjadi penentu arah, pengawal demokrasi, ideologi dan konstitusi Negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal-hal krusial dan substantif yang perlu dikaji, ditela’ah secara mendalam dalam diri calon baik dari tataran eksekutif maupun legislatif. Sehingga kita tidak merugi ketika mereka telah menduduki posisi-posisi kunci di Republik ini.Hal-hal yang perlu dianalisa meliputi Kemurnian motivasi,Kecerdasan intelektual dan emosional, visi dan misi realistis terukur, dan yang terakhir rekam jejak para calon.

Pertama, kemurnian motivasi calon perlu digaris bawahi dan dicermati dengan seksama. Ketakutan terbesar adalah adalah cukup banyak calon tidak memiliki motivasi murni. Penting bagi pemilih untuk mengetahui motif sesungguhnya yang melatarbelakangi mengapa sang calon mengambil keputusan berani untuk maju, sehingga suara rakyat tidaklah sia-sia dan benar-benar diperjuangkan. Fakta selama ini menjawab mengapa hal ini penting, jika melihat dan mengulas kembali kinerja para anggota DPR terpilih pada Pemilu 2004.

Kedua adalah kecerdasan intelektual dan emosional. Kedua kompetensi perlu dikuasai oleh para calon yang adalah decision maker nantinya, sehingga ketika berada dipuncak kekuasaan, para calon mampu berpikir analitis, kritis dan cerdas dan bersikap sesuai etika politik dan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Melihat kompetensi para calon timbul tanda tanya besar pada aras ini, akankah harapan 200 juta lebih rakyat bangsa kan tergapai? Pengukuran kapasitas diri adalah sebuah keniscayaan.

Ketiga, calon mesti memiliki visi dan misi realistis terukur. Banyak kali terjadi para calon baik eksekutif maupun legislatif hanya membuat janji politik seperti menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan tanpa menguraikan langkah-langkah strategis apa yang diambil untuk merealisasikan janji. Gerakan politik yang dilakukan oleh Boni Hargens dan kawan-kawan dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) untuk mengajukan gugatan class action terhadap Presiden SBY atas tidak terealisasinya janji-janji politik pada Pemilu 2004 adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi (Jawa Pos 15/1/09), dan disatu sisi memberi pelajaran baru bagi para calon serta pendidikan politik bagi para konstituent agar tidak terlena dengan janji-janji politik kosong para calon yang merugikan rakyat.

Dan yang terakhir adalah rekam jejak para calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak politisi dengan track record buruk kembali mencalonkan diri, Yaitu politisi yang biasa dijuluki dengan istilah "politikus busuk." Konsekwensi besar menanti jika mereka sampai memenangi Pemilu. kepercayaan kita (rakyat)akan disalahgunakan oleh mereka yang tidak memahami etika politik dan tujuan mulia politik yang sesungguhnya, yaitu demi kesejahteraan rakyat yang adalah representasi Tuhan, apakah kita mau?

Poin-poin penting inilah yang terlebih dahulu harus kita cermati dan sikapi untuk mengontrol mekanisme demokrasi agar aspirasi rakyat sungguh mendapat tempat. Kemudian berlanjut pada siapa aktor berkredibilitas, berkapabilitas, berintegritas, serta cerdas intelektual dan emosional yang layak dan pantas dipercaya menentukkan arah Indonesia menuju Indonesia baru yang berkemajuan, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan, moral dan budaya yang lebih baik dari hari kemarin dan hari ini.

*Yanche Ghanggo
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cab. Mataram
Mahasiswa Tingkat X English Department Univ. Mataram

2009-01-31T19:43:00.000-08:00

Quo Vadis Indonesiaku?

2009-01-13T17:49:00.001-08:00

Oleh: Yanche Ghanggo

Krisis Multidimensional yang meliputi krisis politik, ekonomi, budaya, moral, hukum, dan keamanan pada hakekatnya dikarenakan oleh pergeseran pendulum (bandul) Pancasila sebagai tatanan nilai dasar berbangsa dan bernegara yang dibiarkan terlantar; rasa nasionalisme sebagai satu bangsa yang terkikis; gelombang-gelombang primordialisme; tendensi-tendensi komunalistik; birokrasi yang cendrung gemuk, tidak sehat dan korup; ekonomi yang tidak merakyat; hukum yang tidak berkeadilan. Yang pada akhirnya, bukan tidak mungkin akibat adanya ketimpangan-ketimpangan ini menghantar kita menuju jurang disintegrasi.

Melihat situasi dan kondisi kekinian bangsa ini, pertanyaan yang muncul adalah: Quo Vadis?

Sebelum sendi-sendi bangsa ini remuk perlu ada gerakan moral raksasa dari semua elemen bangsa dan negara untuk merevitalisasi dan menegaskan kembali PANCASILA dan UUD 1945 sebagai pusat orientasi strategis, acuan, pegangan dan norma berbangsa dan bernegara di tengah badai perubahan yang menerjang keras. 100 tahun Kebangkitan Nasional adalah momentum yang tepat untuk mentransfomasi Keindonesiaan kita, mendobrak kemapanan sistem yang merupai benang kusut dan inkonstitusional. Sehingga tercapai keadaban publik; sistem hukum yang jujur, adil dan bermoral; sistem politik yang mengedepankan bonum commune (common good) bukan kepentingan elitis atau kelompok dan keluarga; birokrasi yang sehat, tidak korup dan ramping sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan yang merugikan rakyat banyak; sistem ekonomi yang merakyat bukan sosialis dan neo kapitalis; sistem pertahanan dan keamanan yang berwibawa.

Dan untuk meretas transformasi, pertama-tama adalah semua elemen bangsa dan negara ini harus memurnikan motivasi sehingga niat dan tujuan adalah bersih dan tulus tanpa dimuati motif kepentingan-kepentingan tertentu dan sesaat, kemudian menuju pada pembangunan Visi, Misi dan kekuatan solid yang konsistensinya terjaga dan yang terakhir aksi gerakan pembersihan, revitalisasi dan penegasan kembali sistem.

Tapi, apakah kita siap dan mau untuk melakukan sebuah gerakan moral masif demi melakukan sebuah transformasi total bukan reformasi yang cendrung tambal sulam?

Untuk menjawab pertanyaan Quo Vadis Indonesiaku? Semuanya kembali pada kita semua yang adalah bagian utuh dan tak terpisahkan dari bangsa ini untuk sama-sama menjawab keprihatinan ini dengan tulus dalam aksi nyata, jelas dan terencana serta terukur tingkat keberhasilannya. Sehingga semua elemen bangsa ini dari level grass root (akar rumput) sampai level elit dapat hidup sejahtera, makmur, aman, damai dalam naungan rumah Nusantara yang bersih dan sehat, sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 yang dikonsepkan dengan baik oleh para founding fathers bangsa yang bersemboyankan Bhineka Tunggal Ika ini.

Pro Ecclesia et Patria!

* Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cab. Mataram 2008/2009, Mahasiswa Tingkat X English Departement-Universitas Mataram

"In Principiis, UNITAS. In Dubiis, LIBERTAS. In Omnibus, CHARITAS"

2009-01-13T17:00:00.000-08:00

Oleh: Yanche Ghanggo

"In Principiis, UNITAS. In Dubiis, LIBERTAS. In Omnibus, CHARITAS."

Dalam Soal Yang Prinsipil, SATU. Dalam Soal Yang Terbuka, BEBAS. Dalam Segala Soal, KASIH

Ungkapan ini adalah milik Mgr. Soegijopranoto yang dikirim Bang Faris-Wangge (Eks KP PMKRI Cab. Denpasar)

Ungkapan reflektif dan inspiratif untuk bangkit dan bergerak memperjuangkan sesuatu yang harus diperjuangkan terkhusus oleh kader-kader yang beridentitaskan INTELETUALITAS, KATHOLISITAS, dan FRATERNITAS. Setuju?

* Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cab. Mataram 2008/2009, Mahasiswa Tingkat X English Departement-Universitas Mataram

Please give your comment to us!