BERPOLITIK???SIAPA TAKUT

Yudas seorang mahasiswa di salah satu PT ternama dikotanya. Suatu pagi sambil menunggu jam mata kuliah, ia membaca surat kabar yang ada di depan ruang dosen, selain Yudas tidak banyak teman-temannya yang berminat membaca koran, maklumlah Yudas seorang penggemar bola nomor wahid. Penggemar chelsea itu tidak pernah ketinggalan berita tentang jadwal pertandingan, perkiraan formasi dan prediksi pertandingan yang akan disiarkan nanti malam. Yudas tampak begitu bersemangat, karena koran pagi itu menurunkan berita tentang persiapan chelsea yang akan berlaga melawan musuh bebuyutannya arsenal. Derby london terpanas yang memang ditunggu-tunggu para penggemar sepak bola diseluruh dunia. Tak disadari ketika Yudas lagi asyik membaca, ternyata Pak Terry, dosen filsafat juga sedang asyik membaca koran juga. Pak Terry sedang asyik menikmati berita tentang perkembangan pemilu.
“ ah, bola lagi, bola lagi… sesekali baca berita politik dong supaya wawasanmu luas” begitu pakTerry menyapa Yudas. “sama saja pak, sepak bola juga politik” jawab Yudas sambil terus melanjutkan bacaannya.
“lho? Apa hubungannya politik dengan sepak bola?? Jangan ngawur kamu das” sela pak terry heran.
“dalam sepak bola ada strategi dan taktik untuk menjebol gawang lawan. Itu politik bukan?? Asyiknya lagi, pertandingan sepak bola menjunjung tinggi fair play. Kalau tim kesayangan kita kalah, kita harus sportif pak! Beda dengan politik, pihak yang kalah sering kali tidak menerima kekalahan. Makanya pak, saya lebih suka sepak bola daripada politik” jelas Yudas bersemangat.


Mengapa anak muda dan remaja jaman sekarang kurang paham, bahkan kurang menyukai politik?? Cerita diatas mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Yudas lebih menggemari keganasan Drogba dalam menyerang ketimbang mengidolakan Amien Rais yang juga lihai dalam menyampaikan orasi politik.

Barangkali karena setiap politik di bicarakan, yang selalu tergambar dalam pikiran mereka adalah sederetan nama partai dan tokoh-tokoh politik yang tidak memenuhi cita-cita ideal anak-anak muda. Di mata mereka, ada kesan seolah-olah politik tak lebih dari sekedar medan laga perebutan kekuasaan dan kedudukan yang tujuannya sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan umum, lebih khususnya kepentingan kaum muda yang sangat haus akan pencarian nilai-nilai kebenaran. Anak-anak muda jaman sekarang tidak menemukan nilai-nilai kebenaran yang mereka inginkan dalam berbagai aktivitas politik di Indonsia dewasa ini. Lagi pula, belakangan ini terungkap berbagai skandal kehidupan pribadi sejumlah politisi, yang dalam waktu singkat sudah menjadi rahasia umum. Tentu saja, perilaku politisi yang tidak senonoh semacam ini makin menjauhkan politik dari perhatian generasi muda. Tokoh-tokoh politik seharusnya menjadi teladan dan panutan bagi kaum muda, bukannya malah memberikan contoh yang tidak baik, bukan?

Memang akan sulit mengubah tabi’at dan perilaku para politisi agar menjadi panutan anak-anak muda bila para politisi itu sendiri masih keliru dalam memahami ari politik. Arti politik yang sebenarnya harus diluruskan dan diperbincangkan kembali, agar tindak-tanduk aktivitas politik mereka dapat berubah.

Sebenarnya, orang yang paling apolitis (orang yang tidak peduli kepada politik) pun, dalam kehidupan sehari-hari terlibat dalam politik. Misalnya dilingkungan keluarga, biasa terjadi persaingan diantara anak-anak untuk mendapat perhatian dari orang tua. Sebenarnya diantar anak-anak itu ada persaingan kekuatan untuk merebut perhatian. Cara-cara yang mereka lakukan pun ada persamaannya dengan cara-cara politik. Begitpun pula dengan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus ambil bagian dlam prose politik. Bila tidak, mereka akan kehilangan hak. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa saja mengabaikan kepentingan meraka, tidak membal hak-hak mereka, sebab meraka tidak ikut melakuan pemilihan.

Saat ini, semangat demokratisasi sedang bergulir. Masing-masing daerah sedang sibuk memilih Walikota, Bupati, Gubernur, dan baru saja pemilihan caleg yang kemudian akan diikuti pilpres yang rencananya akan dilakukan bulan juli nanti.
Lantas apa yang perlu dilakukan anak muda ??? terjun ke dunia politik tentunya, jangan ragu! Pemilihan kepala daerah sudah mulai menunjukan hal-hal yang menggembirakan. Basuki Tjahya Purnama alias A Hok, anak muda keturunan Tionghoa berusia 35 tahun, beragama katolik terpilih menjadi Bupati Belitung Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. A Hok kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung. Meskipun A Hok kemudian kalah tipis dalam pemilihan itu, tapi ini membuktikan bahwa warga negara minoritas juga berhak dan mampu bersaing dalam pemilihan kepala daerah.



Ada pula kisah sukses Gamawan Fauzi, Bupati Solok, (Sumbar) selama dua periode dan sekarang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat. Di mata masyarakat Sumatera Barat, Gamawan Fauzi adalah sosok pribadi yang cakap, jujur, dan bersih. Meski tidak punya uang, ia berhasil menang telak dalam pilkada sumbar. Gamawan dipilih bukan karena ‘politik uang’, bukan pula karena ia di calonkan partai besar, tapi karena ia jujur, bersih dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat sumbar.

Ini bearti politik sudah memberi tempat bagi orang-orang jujur, bersih, dan berdedikasi tinggi. Kita layak berharap, lima belas sampai dua puluh tahun ke depan, Indonesia akan di pimpinoleh pejabat-pejabat yang di pilih rakyat berdasarkan kemampuan, kejujuran dan dedikasi, bukan lagi karena uang yang di hambur-hamburkan pada saat kampanye. Lima belas tahun yang akan datang, anak-anak muda hari ini berpeluang menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi, enggak ada salahnya jika di mulai sejak dari sekarang.



Kader PMKRI

Politik Golput dan Involusi Politik Indonesia

PMKRI - Opini

Pemilu Legislatif 2009 tinggal menunggu hitungan hari. Partai Politik dan para caleg kontestan dalam konstelasi demokrasi itu kian hiruk-pikuk dalam kesibukannya merebut simpati rakyat. Pelbagai instrument kampanye seperti stiker, kalender, baliho, bendera, dan lain sebagainya bertebaran di mana-mana. Slogan janji dan promosi diri yang agaknya menggelitik memenuhi ruang media baik cetak maupun elektronik. Semuanya bertujuan untuk sosilaisasi diri dengan berharap dikenal dan kemudian dipilih. Seperti itulah mental-mental para politisi Indonesia yang tunggu pemilu baru mau mendekati, mengetahui dan mengenal situasi masyarakat. Memprihatinkan.

Dinamika hiruk-pikuk menuju pemilu legislatif April 2009 mendatang juga tidak terlepas dari “stress politik” yang dialami oleh caleg-caleg yang bernomor urut kecil akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 yang menetapkan bahwa penetapan kemenangan calon legislatif tidak berdasarkan nomor urut tetapi berdasarkan suara terbanyak.

Di tengah kesibukan Parpol dan para caleg melakukan promosi muncul kekuatan politik golongan putih (Golput). Golput bagaikan momok pemangsa kekuatan parpol dan merongrong demokrasi, serta ancaman bagi para caleg. Menyadari dan mengantisipasi pengaruh dan kekuatan politik golput ini, tidak tanggung-tanggung Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengaharamkan golput (Kompas, 27/01/2009: 3). Namun tak pelak, beragam rekasi dan tanggapan pun muncul baik pro maupun kontra. Misalnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan dekati golput dengan dakwah, bukan dengan fatwa.


Politik Golput

Golput telah menjadi kekuatan politik sejak Orde Baru masih berkuasa. Adalah Arief Budiman yang membidani lahirnya golput. Esensinya adalah perlawanan terhadap rezim Orba yang otoritarianisme dan menafikan perbedaan pilihan politik. Pamilu tidak lebih dari rekayasa politik dan sekedar seremonial belaka. Saluran komunikasi dan aspirasi politik tertutup untuk perubahan. Padahal masyarakat menghendakinya demi kesejateraan kehidupan sosial.

Reformasi 1998 bergulir dengan tuntutan reformasi total atas seluruh aspek kehidupan sosial. Namun pada aspek sosial politik – golput tetap menjadi kekuatan politik tersendiri. Bahkan pada pemilu legislatif 5 April 2004 lalu golput menang dengan mencapai angka 23,34% (34,5 juta suara). Artinya bahwa antara pemilu pra-reformasi dan pasca-reformasi tidak perubahan sistem politik yang signifikan. Perubahan hanya terjadi di atas permukaan tetapi tidak menyentuh subsatansi demokrasi itu sendiri.

Golput sebagai pilihan politik merupakan sikap sengaja untuk tidak memberikan hak suara dalam pemilu. Sikap politik ini muncul karena adanya political distrust yakni ketidakpercayaan terhadap pranata politik dan juga kecewa dengan situasi politik Indonesia. Dengan demikian, tuntutannya adalah perbaikan sistem secara fundamental serta berpolitik secara etis dan berjuang demi kesejahteraan rakyat.


Involusi politik

Agenda reformasi total yang belum tuntas dalam menata sistem politik Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah. Perkembangan kehidupan sosial politik di negeri ini sepertinya mengalami kemandegan. Kelihatannya sudah terjadi perubahan tetapi susungguhnya belum. Meminjam istilah Geertz (1976), Indonesia sedang mengalami semacam involusi yakni suatu kondisi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sosial tetapi perubahan itu berjalan di tempat.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, George Sorensen (1993), seorang teoritisi politik dari gugusan Negara-negara Skandinavia mengembangkan konsep demokrasi beku (frozen democracy) untuk menggambarkan suatu kondisi masyarakat di mana sistem politik demokrasi yang sedang bersemi berubah menjadi layu karena berbagai kendala yang ada. Akibatnya, proses perubahan politik tidak menuju pada pembentukan tatanan sosial politik yang demokratis tetapi sangat mungkin berjalan menyimpang atau berlawanan dengan arah yang dicita-citakan.

Setidaknya ada empat indikator demokrasi beku yang dikembangkan oleh Sorensen dan sangat relevan dengan perkembangan dan situasi politik Indonesia. Pertama, ekonomi yang sempoyongan baik di tingkat nasional maupun lokal. Terlepas dari klaim pemerintah soal peningkatan dan kemajuan perekonomian Indonesia saat ini tetapi yang pasti bahwa masyarakat akar rumput masih tetap hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Kedua, mandegnya proses pembentukan masyarakat warga (civil society). Secara makro ada kecenderungan penguatan masyaraklat madani dengan berbagai kegiatan yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, kecenderungan itu tidak diimbangi dengan ketertiban sosial atau keberadaban masyarakat (civility). Ketiga, konsilidasi sosial politik yang tidak pernah mencapai soliditas tetapi cenderung semu. Idikator ini sangat kental dalam sikap dan mental politisi di negeri ini. Mereka masih sekedar memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Elite politik belum mampu melakukan kerjasama-kerjasama dalam rangka mewujudkan integrasi nasional karena kepentingan kelompoknya tidak diakomodasi sehingga berdampak pada perpecahan di level masyarakat. Keempat, penyelesaian masalah-masalah sosial politik masa lalu yang tidak tuntas misalnya kasus pelanggaran HAM, KKN, dan lain-lain yang merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Hal ini melahirkan sikap apatis dan apolitis dari masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kekalutan atas situasi politik yang demikian, rakyat hanya bisa pasrah dan bertanya kapan perubahan dan kesejateraan di negeri ini terwujud? Jika pemerintah, partai politik, dan juga elite-elite politik menyadari betul apa yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia maka tidak ada hal lain yang perlu diperjuangkan selain kesejateraan umum masyarakat dalam segal aspeknya. Untuk mewujudkan kesejateraan itu tentu membutuhkan perjuangan, keberanian, keyakinan, dan visi yang jelas. Ingat bahwa demokrasi bukan sekedar sistem tetapi merupakan roh yang hidup dalam setiap masyarakat melalui gerakan-gerakan akar rumput. Dia merupakan konsekuensi dari perjuangan, visi, dan pilihan.

Nilai-nilai itu tidak diredusir untuk memperjuangkan kepentingan partai dan pribadi. Tidak juga dipoles dalam slogan-slogan semu yang mengelitik masyarakat. Rayat88 membutuhkah wakil yang mampu berkerja nyata dan bukan wakil rakyat yang tukang bolos dan koruptif. Buatlah kami percaya terhadap Anda.

*Lodovitus Dandung (Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Madiun periode 2007-2008)
Sumber:pmkri.web.id,Friday, 06 February 2009 05:32

Rehat

: rOzx
Di ujung jalan itu
ku terhenti
Lelah...

Marc 2009
Yanche gh

PMKRI Peduli Lingkungan

Oleh: Yohanes Rago* & Titon Prasetyo**


Kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Dengan lingkungan yang bersih maka hidup kita pun menjadi sehat dan terasa indah dan penuh makna untuk dilalui.


Terkait hal itu Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Mataram-Sanctus Thomas Aquinas yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari berbagai kampus di Kota Mataram antara lain Univ. Mataram, Univ. Muhammadiya Mataram, Univ. 45 Mataram, Univ. Nadathul Wathan, IKIP Mataram, STIKES, STMIK Bumi Gora dan POLTEKES Gizi dan Analis serta LP3i ini memandang perlu untuk mengambil bagian dalam menjaga lingkungan. Disamping itu kegiatan merupakan tindak lanjut dari Kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru dan Masa Bimbingan (MPAB-MABIM). Sebagai momen untuk memperkenalkan ruang gerak kader-kader muda PMKRI yang baru.

Berdasarkan hasil rapat yang digelar sabtu, 17 Januari 2009, dipimpin oleh saudara Antonius Damianus Mahemba (Ketua panitia Baksos), dan saudari Elvira selaku sekretaris, membuahkan hasil dengan diadakannya bakti sosial untuk membersihkan Pemakaman Kristen Kapitan dan Pantai Ampenan yang diadakan hari Minggu 18 Januari 2009 pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 16.00. Bakti sosial ini difokuskan pada pembersihan rumput ilalang dan sampah yang berserakan.

Tempat-tempat ini merupakan sasaran yang tepat. Dengan berbekal parang, sapu lidi dan karung seadanya, para anggota PMKRI ini mulai beraksi memberantas rumput ilalang yang ada di pemakaman Kristen, pembersihan di tempat ini selesai pada pukul 12.00.


Setelah beristirahat memulihkan tenaga, kegiatan bakti social dilanjutkan di kawasan pantai Ampenan. Pantai yang merupakan potensi wisata yang cukup besar ini ternyata mempunyai harta karung berupa sampah. Harta karung inilah yang dibersikan oleh anggota PMKRI.

Aksi ini diharapkan akan memberikan ispirasi bagi semua kalangan masyarakat agar turut serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kota Mataram, kalau lingkungan bersih dan indah tentu akan menciptakan kodisi yang bersih pula. Hal ini di ungkapkan ketua PMKRI Cabang Mataram, Anselmus Ngando, pria yang akrab disapa Ansel ini menilai minimnya perhatian pemerintah terhadap kebersihan lingkungan. Padahal keberadaan sampah di lingkungan akan menimbulkan banyak dampak negative yang berakibat pada gangguan kesehatan.

* Anggota biasa PMKRI Cab. Mataram, Mahasiswa semester II STIKES Mataram
** Anggota biasa PMKRI Cab. Mataram, Mahasiswa semester II LP3i Mataram

Pemilu 2009 dan Persoalannya

Oleh: Yanche Ghanggo

Tahun 2009 adalah tahun politik. Tahun dimana semua elemen bangsa: lintas suku, agama, ras, dan golongan melebur dalam pesta demokrasi, pesta penentu nasib Bangsa dan Negara ini. Walau langkah kita belum mencapai puncak acara tersebut tapi euphoria pesta mulai tampak. Tentu sangat menarik menyoal tentang pesta demokrasi ini.

Melihat dan mengkaji lebih dalam Pemilu 2009 sesungguhnya membuahkan persoalan-persoalan baru yang krusial, yang selama ini mungkin lepas dari pandangan kita. Mencontreng atau mencentang kertas suara, dimana yang tertera cuma nama calon dan tanpa photo adalah tata cara memilih pada Pemilu 2009 yang diatur dalam UU Pemilu baru. Mekanisme baru ini tentu sangat membingungkan bagi banyak orang, terkhusus bagi para pemilih dari level grass root yang adalah mayoritas pemilih. Dan perlu digaris bawahi bahwa rata-rata pemilih dari level ini tingkat pendidikannya sangat rendah bahkan tidak perna menginjak bangku sekolah, ini adalah kondisi riil yang tidak bisa dibantah. Meski pemerintah mengatakan (Jawa Pos 19/01/2009) bahwa saat ini penduduk buta aksara berusia 15 tahun keatas turun dari dari 15,4 juta (10,2 %) pada tahun lalu menjadi 9.76 juta (5,92 %), padahal sesungguhnya kalau mau jujur hampir 30 % penduduk Indonesia masih buta huruf , tidak hanya di wilayah pedesaan tapi di perkotaanpun masih cukup banyak belum tuntas, sebagai salah satu fasilitator program pembrantasan buta aksara hal inilah yang ingin penulis katakan dengan jujur.

Dengan mekanisme yang sama sekali baru dan berbeda, lalu timbul pertanyaan apakah harapan dan tujuan untuk membawa angin perubahan dengan memilih orang tepat yang berperilaku sesuai etika politik akan terjawab dengan sistem seperti ini? Sungguh sebuah kebijakan yang tidak cerdas dan tidak bijak serta cendrung dipaksakan karena disamping tidak mampu mengakomodir hak-hak politik pemilih marginal, pun tidak tepat guna. Alasan bahwa Indonesia adalah satu Negara dari tiga Negara di Dunia yang menggunakan mekanisme coblos tidak dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk mengubah mekanisme mencoblos, tanpa ada proses dan transisi mekanisme yang jelas. Sebaiknya perlu ada sebuah investigasi, penelitian dan analisis yang jujur, sebelum mengambil sebuah kebijakan sehingga tidak mubazir. Akibatnya pada Pemilu 2009 akan banyak kertas suara rusak. Walau diantisipasi dengan membentuk tim penyuluh untuk mensosialisasikan mekanisme baru ini ke tataran masyarakat akar rumput, hasilnya tetap nihil disamping dana yang dibutukan besar, dan tentu butuh proses gradual dan panjang.

Disamping mekanisme mencontreng atau mencentang, timbul persoalan lain yang mengakibatkan Pemilu ini walau disatu sisi demokratis tapi disisi lain ademokratis. Titik persoalannya terletak pada pembatalan electoral threshold dan penerapan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, ini adalah satu soal baru yang bukan tidak mungkin mengakibatkan mewabanya money politics dan bermunculannya para makelar suara dan mengakibatkan pemilih semakin tidak sadar politik. Tendensi perilaku akrobatik tidak cerdas politikus yang terjadi selama ini akan semakin marak, serta ikut memiliki andil besar timbulnya sikap tidak sadar politik para pemillih. Istilah “serangan fajar” adalah salah satu fakta yang mendorong timbulnya logika berpikir bahwa “anda beri uang saya pilih anda,” dan pada pemilu 2009 tensi serangan fajar akan semakin meningkat. Sehingga suka atau tidak suka, Pemilu adalah ladang bisnis baru dimana suara dapat dibeli.

Menyikapi persoalan-persoalan ini, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan setiap kebijakan dari berbagai aspek sebelum mengambil keputusan sehingga sungguh tepat guna dan adil. Kedua, semua elemen bangsa baik Pemerintah, NGO, Ormas-ormas Mahasiswa, Partai politik dan para calon perlu mendorong masyarakat untuk terus-menerus mengontrol mekanisme demokrasi melalui pendidikan politik agar suara rakyat benar-benar mendapat ruang demi pembangunan demokrasi nation-state Indonesia kita kedepan.

*Yanche Ghanggo Ate
Eks Fasilitator Program Buta Aksara Kota Mataram
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Mataram-NTB

Layak, Pantas, dan Ideal

Oleh : Yanche Ghanggo

Sebelum menjawab teka-teki siapa-siapa saja yang akan menjadi penentu arah, pengawal demokrasi, ideologi dan konstitusi Negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal-hal krusial dan substantif yang perlu dikaji, ditela’ah secara mendalam dalam diri calon baik dari tataran eksekutif maupun legislatif. Sehingga kita tidak merugi ketika mereka telah menduduki posisi-posisi kunci di Republik ini.Hal-hal yang perlu dianalisa meliputi Kemurnian motivasi,Kecerdasan intelektual dan emosional, visi dan misi realistis terukur, dan yang terakhir rekam jejak para calon.

Pertama, kemurnian motivasi calon perlu digaris bawahi dan dicermati dengan seksama. Ketakutan terbesar adalah adalah cukup banyak calon tidak memiliki motivasi murni. Penting bagi pemilih untuk mengetahui motif sesungguhnya yang melatarbelakangi mengapa sang calon mengambil keputusan berani untuk maju, sehingga suara rakyat tidaklah sia-sia dan benar-benar diperjuangkan. Fakta selama ini menjawab mengapa hal ini penting, jika melihat dan mengulas kembali kinerja para anggota DPR terpilih pada Pemilu 2004.

Kedua adalah kecerdasan intelektual dan emosional. Kedua kompetensi perlu dikuasai oleh para calon yang adalah decision maker nantinya, sehingga ketika berada dipuncak kekuasaan, para calon mampu berpikir analitis, kritis dan cerdas dan bersikap sesuai etika politik dan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Melihat kompetensi para calon timbul tanda tanya besar pada aras ini, akankah harapan 200 juta lebih rakyat bangsa kan tergapai? Pengukuran kapasitas diri adalah sebuah keniscayaan.

Ketiga, calon mesti memiliki visi dan misi realistis terukur. Banyak kali terjadi para calon baik eksekutif maupun legislatif hanya membuat janji politik seperti menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan tanpa menguraikan langkah-langkah strategis apa yang diambil untuk merealisasikan janji. Gerakan politik yang dilakukan oleh Boni Hargens dan kawan-kawan dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) untuk mengajukan gugatan class action terhadap Presiden SBY atas tidak terealisasinya janji-janji politik pada Pemilu 2004 adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi (Jawa Pos 15/1/09), dan disatu sisi memberi pelajaran baru bagi para calon serta pendidikan politik bagi para konstituent agar tidak terlena dengan janji-janji politik kosong para calon yang merugikan rakyat.

Dan yang terakhir adalah rekam jejak para calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak politisi dengan track record buruk kembali mencalonkan diri, Yaitu politisi yang biasa dijuluki dengan istilah "politikus busuk." Konsekwensi besar menanti jika mereka sampai memenangi Pemilu. kepercayaan kita (rakyat)akan disalahgunakan oleh mereka yang tidak memahami etika politik dan tujuan mulia politik yang sesungguhnya, yaitu demi kesejahteraan rakyat yang adalah representasi Tuhan, apakah kita mau?

Poin-poin penting inilah yang terlebih dahulu harus kita cermati dan sikapi untuk mengontrol mekanisme demokrasi agar aspirasi rakyat sungguh mendapat tempat. Kemudian berlanjut pada siapa aktor berkredibilitas, berkapabilitas, berintegritas, serta cerdas intelektual dan emosional yang layak dan pantas dipercaya menentukkan arah Indonesia menuju Indonesia baru yang berkemajuan, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan, moral dan budaya yang lebih baik dari hari kemarin dan hari ini.

*Yanche Ghanggo
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cab. Mataram
Mahasiswa Tingkat X English Department Univ. Mataram