Pemilu 2009 dan Persoalannya

Oleh: Yanche Ghanggo

Tahun 2009 adalah tahun politik. Tahun dimana semua elemen bangsa: lintas suku, agama, ras, dan golongan melebur dalam pesta demokrasi, pesta penentu nasib Bangsa dan Negara ini. Walau langkah kita belum mencapai puncak acara tersebut tapi euphoria pesta mulai tampak. Tentu sangat menarik menyoal tentang pesta demokrasi ini.

Melihat dan mengkaji lebih dalam Pemilu 2009 sesungguhnya membuahkan persoalan-persoalan baru yang krusial, yang selama ini mungkin lepas dari pandangan kita. Mencontreng atau mencentang kertas suara, dimana yang tertera cuma nama calon dan tanpa photo adalah tata cara memilih pada Pemilu 2009 yang diatur dalam UU Pemilu baru. Mekanisme baru ini tentu sangat membingungkan bagi banyak orang, terkhusus bagi para pemilih dari level grass root yang adalah mayoritas pemilih. Dan perlu digaris bawahi bahwa rata-rata pemilih dari level ini tingkat pendidikannya sangat rendah bahkan tidak perna menginjak bangku sekolah, ini adalah kondisi riil yang tidak bisa dibantah. Meski pemerintah mengatakan (Jawa Pos 19/01/2009) bahwa saat ini penduduk buta aksara berusia 15 tahun keatas turun dari dari 15,4 juta (10,2 %) pada tahun lalu menjadi 9.76 juta (5,92 %), padahal sesungguhnya kalau mau jujur hampir 30 % penduduk Indonesia masih buta huruf , tidak hanya di wilayah pedesaan tapi di perkotaanpun masih cukup banyak belum tuntas, sebagai salah satu fasilitator program pembrantasan buta aksara hal inilah yang ingin penulis katakan dengan jujur.

Dengan mekanisme yang sama sekali baru dan berbeda, lalu timbul pertanyaan apakah harapan dan tujuan untuk membawa angin perubahan dengan memilih orang tepat yang berperilaku sesuai etika politik akan terjawab dengan sistem seperti ini? Sungguh sebuah kebijakan yang tidak cerdas dan tidak bijak serta cendrung dipaksakan karena disamping tidak mampu mengakomodir hak-hak politik pemilih marginal, pun tidak tepat guna. Alasan bahwa Indonesia adalah satu Negara dari tiga Negara di Dunia yang menggunakan mekanisme coblos tidak dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk mengubah mekanisme mencoblos, tanpa ada proses dan transisi mekanisme yang jelas. Sebaiknya perlu ada sebuah investigasi, penelitian dan analisis yang jujur, sebelum mengambil sebuah kebijakan sehingga tidak mubazir. Akibatnya pada Pemilu 2009 akan banyak kertas suara rusak. Walau diantisipasi dengan membentuk tim penyuluh untuk mensosialisasikan mekanisme baru ini ke tataran masyarakat akar rumput, hasilnya tetap nihil disamping dana yang dibutukan besar, dan tentu butuh proses gradual dan panjang.

Disamping mekanisme mencontreng atau mencentang, timbul persoalan lain yang mengakibatkan Pemilu ini walau disatu sisi demokratis tapi disisi lain ademokratis. Titik persoalannya terletak pada pembatalan electoral threshold dan penerapan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, ini adalah satu soal baru yang bukan tidak mungkin mengakibatkan mewabanya money politics dan bermunculannya para makelar suara dan mengakibatkan pemilih semakin tidak sadar politik. Tendensi perilaku akrobatik tidak cerdas politikus yang terjadi selama ini akan semakin marak, serta ikut memiliki andil besar timbulnya sikap tidak sadar politik para pemillih. Istilah “serangan fajar” adalah salah satu fakta yang mendorong timbulnya logika berpikir bahwa “anda beri uang saya pilih anda,” dan pada pemilu 2009 tensi serangan fajar akan semakin meningkat. Sehingga suka atau tidak suka, Pemilu adalah ladang bisnis baru dimana suara dapat dibeli.

Menyikapi persoalan-persoalan ini, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan setiap kebijakan dari berbagai aspek sebelum mengambil keputusan sehingga sungguh tepat guna dan adil. Kedua, semua elemen bangsa baik Pemerintah, NGO, Ormas-ormas Mahasiswa, Partai politik dan para calon perlu mendorong masyarakat untuk terus-menerus mengontrol mekanisme demokrasi melalui pendidikan politik agar suara rakyat benar-benar mendapat ruang demi pembangunan demokrasi nation-state Indonesia kita kedepan.

*Yanche Ghanggo Ate
Eks Fasilitator Program Buta Aksara Kota Mataram
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Mataram-NTB